Pertamina Apresiasi Polda Sultra Ungkap 13 Kasus Penyalahgunaan BBM Subsidi

FOTO : PERTAMINA PATRA NIAGA

KENDARI, MERCUSUAR – Kepolisian Daerah (Polda) Sulawesi Tenggara mengungkap 13 kasus dugaan penyalahgunaan bahan bakar minyak (BBM) dan LPG bersubsidi selama periode Oktober hingga November 2026. Dalam pengungkapan tersebut, polisi menetapkan 18 orang sebagai tersangka dan menyita belasan ribu liter BBM serta ratusan tabung LPG 3 kilogram.

Pengungkapan kasus yang tersebar di sejumlah wilayah hukum Polda Sulawesi Tenggara itu merupakan hasil penindakan aparat kepolisian terhadap dugaan praktik penyelewengan distribusi energi bersubsidi.

Dari 13 laporan polisi yang diproses, petugas mengamankan barang bukti berupa 14.780 liter Biosolar, 3.183 liter Pertalite, dan 433 tabung LPG 3 kilogram. Polisi juga menyita sejumlah kendaraan dan peralatan yang diduga digunakan untuk menjalankan praktik penyalahgunaan BBM bersubsidi.

Sejumlah kasus yang menjadi perhatian di antaranya pengungkapan dugaan penyelundupan LPG 3 kilogram di Konawe serta penyitaan 450 liter Biosolar di Kendari yang diduga akan dijual kembali ke lokasi pertambangan.

Selain itu, petugas juga menggagalkan pengiriman 246 tabung LPG 3 kilogram yang diduga akan dibawa secara ilegal ke wilayah Morowali, Sulawesi Tengah.

Pertamina Patra Niaga Regional Sulawesi mengapresiasi langkah Polda Sulawesi Tenggara beserta jajaran dalam mengungkap dugaan penyalahgunaan BBM dan LPG bersubsidi tersebut.

“Kami mengapresiasi langkah tegas Polda Sulawesi Tenggara beserta seluruh jajaran dalam mengungkap dugaan penyalahgunaan BBM dan LPG bersubsidi. Sinergi ini sangat penting untuk menjaga distribusi energi bersubsidi agar tepat sasaran,” ujar Area Manager Communication, Relations & CSR Pertamina Patra Niaga Regional Sulawesi, Lilik Hardiyanto.

Menurut Pertamina, pengawasan distribusi energi bersubsidi akan terus diperkuat melalui pemanfaatan sistem digital di SPBU serta optimalisasi program Subsidi Tepat. Upaya tersebut dilakukan untuk meminimalkan potensi penyimpangan dalam penyaluran BBM bersubsidi.

Pertamina juga menegaskan akan memberikan sanksi kepada lembaga penyalur resmi yang terbukti terlibat dalam penyalahgunaan BBM bersubsidi. Sanksi dapat berupa tindakan administratif hingga pemutusan hubungan usaha sesuai ketentuan yang berlaku.

Penyaluran BBM dan LPG bersubsidi sendiri diatur melalui Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 beserta ketentuan perubahannya. Regulasi tersebut menjadi salah satu landasan pengaturan penyaluran dan penggunaan BBM tertentu serta BBM khusus penugasan.

Pertamina mengimbau masyarakat tidak melakukan penimbunan maupun memperjualbelikan kembali BBM dan LPG bersubsidi secara ilegal. Masyarakat juga diminta turut mengawasi distribusi energi dan melaporkan dugaan penyimpangan melalui Pertamina Contact Center 135 yang beroperasi selama 24 jam.TIN

Pos terkait