PALU – Sebanyak 27 karya inovasi masyarakat Kota Palu memperoleh sertifikat Kekayaan Intelektual (KI) melalui kolaborasi Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Tengah (Kanwil Kemenkum Sulteng) dan Badan Riset dan Inovasi Daerah (BRIDA) Kota Palu.
Penyerahan sertifikat dilakukan Kepala Divisi Pelayanan Hukum Kanwil Kemenkum Sulteng, I Putu Dharmayasa, bersama Wali Kota Palu, Hadianto Rasyid, dalam kegiatan Apresiasi Inovasi Award Tingkat Kota Palu Tahun 2026 di Sriti Convention Hall, Rabu (11/11/2026).
Sebanyak 27 sertifikat tersebut diberikan kepada inovator dari berbagai kalangan, mulai dari pelaku usaha hingga mahasiswa. Kegiatan itu turut dihadiri Kepala Perwakilan Bank Indonesia Sulawesi Tengah, Sekretaris Daerah Kota Palu, jajaran organisasi perangkat daerah (OPD), serta para inovator dan pelaku usaha.
I Putu Dharmayasa mengatakan, penyerahan sertifikat tersebut merupakan bagian dari upaya memberikan kepastian dan pelindungan hukum terhadap hasil kreativitas masyarakat. Menurutnya, pelindungan KI juga penting untuk meningkatkan nilai ekonomi dan daya saing produk maupun inovasi.
“Setiap inovasi dan karya yang dihasilkan masyarakat memiliki potensi ekonomi dan nilai strategis yang perlu dilindungi. Melalui sertifikat Kekayaan Intelektual ini, kami berharap para inovator, baik dari kalangan pelaku usaha maupun mahasiswa, semakin termotivasi untuk terus berkarya dan mengembangkan inovasinya. Jangan sampai karya yang telah dihasilkan justru tidak mendapatkan pelindungan hukum,” ujar Putu.
Ia mengapresiasi keterlibatan BRIDA Kota Palu dalam mendorong para inovator memperhatikan aspek pelindungan KI sejak proses penciptaan dan pengembangan karya.
Sementara itu, Kepala Kanwil Kemenkum Sulteng, Hendrik Pagiling, menilai pelindungan KI menjadi bagian penting dalam pengembangan ekonomi berbasis kreativitas dan inovasi daerah.
Menurut Hendrik, potensi inovasi yang dimiliki masyarakat perlu didukung dengan kepastian hukum agar dapat dikembangkan menjadi produk yang memiliki nilai ekonomi dan daya saing.
“Penyerahan 27 sertifikat ini bukan sekadar pemberian dokumen, tetapi merupakan bentuk pengakuan sekaligus pelindungan hukum terhadap hasil kreativitas dan inovasi masyarakat. Kami ingin memastikan bahwa setiap potensi daerah, ide, dan karya anak bangsa memperoleh kesempatan untuk dilindungi serta dikembangkan menjadi kekuatan ekonomi yang memberikan manfaat nyata,” katanya.
Hendrik menambahkan, Kanwil Kemenkum Sulteng akan terus memperluas edukasi dan layanan pendaftaran KI melalui kerja sama dengan pemerintah daerah, perguruan tinggi, pelaku UMKM, serta komunitas inovator.
Kolaborasi dengan BRIDA Kota Palu diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat untuk mendaftarkan dan melindungi hasil karyanya. Dengan demikian, inovasi yang lahir dari daerah tidak hanya memiliki nilai kreativitas, tetapi juga kepastian hukum sebagai salah satu modal untuk dikembangkan secara lebih luas. */JEF
