PALU, MERCUSUAR – Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Palu menggelar Apel Siaga Pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 di halaman Kantor Wali Kota Palu, Kamis (4/6/2026). Kegiatan tersebut dipimpin langsung oleh Wali Kota Palu, Hadianto Rasyid, dan diikuti petugas sensus serta jajaran pemerintah daerah.
Hadianto Rasyid menegaskan bahwa Sensus Ekonomi 2026 merupakan kegiatan yang sangat fundamental dan strategis karena menjadi dasar penyediaan data yang dibutuhkan pemerintah dalam merumuskan berbagai kebijakan pembangunan.
Menurutnya, data yang akurat dan komprehensif dari sensus ekonomi akan menjadi landasan penting dalam menyusun program pembangunan, mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, meningkatkan investasi, serta memperkuat sektor usaha dan kesejahteraan masyarakat.
Wali Kota juga mengajak seluruh masyarakat dan pelaku usaha di Kota Palu untuk mendukung pelaksanaan sensus dengan memberikan informasi yang benar dan lengkap kepada petugas.
Dukungan masyarakat dinilai menjadi kunci keberhasilan pelaksanaan sensus ekonomi sehingga data yang dihasilkan dapat menggambarkan kondisi perekonomian secara nyata.
Kepala BPS Kota Palu, Agus Santoso, menjelaskan bahwa Sensus Ekonomi 2026 merupakan pendataan menyeluruh terhadap seluruh unit usaha dan aktivitas ekonomi nonpertanian di Indonesia yang dilaksanakan setiap 10 tahun sekali oleh BPS.
Pendataan berlangsung sejak Mei hingga 31 Agustus 2026 dan mencakup berbagai jenis usaha, mulai dari UMKM, bisnis digital, pedagang marketplace, content creator, influencer, usaha rumahan, warung kelontong, hingga perusahaan besar.
“Semua jenis usaha akan didata. Yang tidak termasuk hanya sektor pertanian karena telah dilakukan pendataan tersendiri,” jelas Agus.
Ia mengungkapkan, Kota Palu memiliki sekitar 61 ribu unit usaha yang menjadi sasaran sensus.
Dari jumlah tersebut, lebih dari 400 unit usaha masuk kategori usaha besar.
Untuk mendukung pelaksanaan pendataan, BPS Kota Palu menurunkan 282 petugas sensus, termasuk tujuh petugas khusus yang bertugas mendata perusahaan besar.
“Petugas sensus secara serentak akan mulai turun ke lapangan pada 15 Juni mendatang. Khusus pendataan usaha besar, kami akan didampingi OPD terkait, petugas BPS Provinsi Sulawesi Tengah, serta perwakilan dari unsur kehakiman, pengadilan, dan pertanahan,” pungkasnya. HAI
