LERE, MERCUSUAR – Untuk mengukur gambaran tingkat dan perkembang demokrasi Provinsi Sulteng, Badan Pusat Statistik Sosial (BPS) Sulteng mengadakan kegiatan Focus Group Discussion (FGD) bertema Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) di Hotel Mercure selama dua hari, Selasa-Rabu (26-27/6/2018).
Kepala BPS Sulteng, Faizal Anwar mengatakan kegiatan FGD sudah dilaksanakan beberapa kali di Sulteng dan secara nasional IDI sudah diperkenalkan sejak 2009 kerjasama BPS, Kemenko Polhukam, Kemendagri, Bappenas sedang di daerah merupakan tanggung jawab Gubernur, Kesbangpol, Bappeda dan BPS Provinsi.
Pemerintah telah menetapkan IDI sebagai salah satu target sektoral yang hendak dicapai dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019, tetapi di tingkat provinsi belum dimasukkan dalam RPJMD karena belum menjadi prioritas dalam pengambilan keputusan. Padahal IDI memotret gambaran perkembangan partisipasi masyarakat dalam bidang politik dan demokrasi.
Ketua Panitia FGD IDI, Wahyu Yulianto mengungkapkan tujuan dari kegiatan ini adalah untuk mengukut secara kuantitatif tingkat pelaksanaan demokrasi yang selama ini hanya diukur secara kualitatif berdasarkan perkiraan yang bersifat subyektif tanpa tolok ukur yang jelas dan tanpa pemahaman metodologi yang sama. IDI juga melihat perkembangan demokrasi pada tingkat provinsi dengan menunjukkan aspek atau variable atau indikator yang tidak atau kurang berkembang sehingga dapat diketahui hal-hal apa saja yang perlu dilakukan terkait untuk meningkatkan perkembangan demokrasi di daerah.
“Dalam penyusunan IDI terdapat empat macam data yang digunakan, yaitu dua set data kuantitatif yang berasal dari review (koding) surat kabar, dan review dokumen (perda, pergub). Dua data set lainnya diperoleh dari FGD dan wawancara mendalam. HAI
