PALU, MERCUSUAR – Pusat Riset Kependudukan pada Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), bekerjasama dengan Badan Pusat Statistik (BPS), melaksanakan kerja sama riset, terkait analisis tema khusus short form sensus penduduk 2020. Riset ini mengambil tema Pandemi COVID-19 Dari Perspektif Sosial Demografi: Studi Kasus di Kota Palu dan Kabupaten Sigi.
Hasil penelitian ini kemudian didiseminasi, pada pertemuan yang berlangsung pada Kamis (25/11/2021), bertempat di Best Western Coco Hotel Palu. Pertemuan ini dihadiri oleh sejumlah pihak seperti pihak organisasi perangkat daerah lingkup provinsi dan kabupaten/kota, akademisi, pemerhati, tokoh masyarakat, serta undangan lainnya
Kepala BPS Sulteng, Simon Sapary, dalam sambutannya mengatakan, kerjasama riset antara BPS dan BRIN ini sangat penting, untuk menjadi salah satu langkah besar dalam upaya penanganan dampak sosial demografis yang ditimbulkan oleh pandemi COVID-19. Dirinya berharap, banyak masukan yang akan diterima untuk penyempurnaan riset ini.
Kepala Pusat Riset Kependudukan BRIN, Herry Yogaswara mengatakan, kegiatan riset ini telah dimulai sejak Juli 2021. Pada proses pengumpulan data yang dimulai sejak September 2021, dilakukan dengan protokol kesehatan pencegahan COVID-19 yang ketat.
Kerjasama ini sendiri telah dicanangkan pada 2020, dengan target 20 provinsi, tetapi pada akhirnya mencakup 12 provinsi, termasuk Sulawesi Tengah. Subjeknya meliputi masyarakat migran dan masyarakat lokal. Riset ini sendiri kata dia, mengkaji aspek sosial demografi dan dampak pandemi COVID-19, serta strategi adaptasi pemerintah dan masyarakat terkait kerentanan pandemi tersebut.
“Membicarakan sosial demografi, berarti membicarakan tiga variabel yakni mobilitas (perpindahan), fertilitas (kelahiran) dan mortalitas (kematian). Tiga variabel ini yang menjadi fokus utama, untuk melihat bagaimana pandemi COVID-19 mempengaruhi aspek sosial demografi masyarakat,” jelasnya.
Adapun riset kerjasama ini menghasilkan beberapa temuan. Pertama, bencana alam yang terjadi di Provinsi Sulteng, mengakibatkan terjadinya perpindahan penduduk dari dari tempat tinggal di daerah asalnya ke berbagai tempat pengungsian. Penduduk terdampak bencana harus melakukan migrasi secara terpaksa. Hingga saat ini, sebagian dari penyintas bencana masih tinggal di tempat pengungsian atau huntara yang tidak layak huni. Hal ini menandakan permasalahan penyintas bencana belum terselesaikan. Di tengah kondisi tersebut, beban penyintas bencana semakin bertambah dengan adanya pandemi COVID-19. Penyintas bencana di huntara merupakan penduduk rentan yang perlu mendapat perhatian.
Kedua, bencana dan pandemi COVID-19, telah merusak tatanan kehidupan penduduk Provinsi Sulteng, terutama yang berada di wilayah Kota Palu dan Kabupaten Sigi. Ketiga, pascabencana dan pandemi COVID-19, berdampak pada kehidupan sosial ekonomi penduduk. Perubahan tempat tinggal dari tenda darurat, huntara, dan huntap ikut mengubah kondisi kehidupan para penyintas bencana. Struktur, hubungan, dan interaksi sosial berubah, terjadi kohesi sosial dan meningkatnya individualitas terutama di huntara dan huntap. Ketergantungan penduduk pada bantuan masih cukup tinggi, sementara itu kohesi sosial merenggang sehingga perlu memperkuat dukungan kolektif.
Keempat, pandemi COVID-19 berdampak pada kehidupan para penyintas bencana. Kelima, dampak bencana yang disusul dengan pandemi COVID-19, ditambah lagi dengan trauma masa lalu akibat tragedi 1965 yang belum tuntas, masih menyisakan guncangan mental bagi para penyintas bencana.
Kegiatan ini menghadirkan tiga orang penanggap, masing-masing Kepala Dinas Sosial Provinsi Sulteng, Ridwan Mumu, Sejarawan Untad, Haliadi Sadi, serta Sekjen SKP-HAM Sulteng, Nurlaela AK Lamasitudju. JEF
