PALU, MERCUSUAR – Komisi I DPRD Provinsi Sulteng saat melaporkan hasil koordinasi dan dan komunikasi dalam dan luar daerah dalam Rapat Paripurna, Rabu (2/5/2018), membeberkan bahwa sudah 20 tahun mekar menjadi kabupaten tapi Buol hingga saat ini belum memiliki Komando Distrik Militer (Kodim). Selama ini, koorndinasi masih di kabupaten induk, yakni Tolitoli.
Selain belum memiliki Kodim, Kabupaten Buol juga belum memiliki pangkalan TNI Angkatan Laut (Lanal) dan Udara (Lanud). Padahal daerah itu merupakan wilayah perairan dan berbatasan langsung dengan Provinsi Gorontalo.
Ketua Komisi I Sri Indraningsih Lalusu mengatakan Pemerintah Kabupaten (Pemkab)Buol berharap adanya dorongan dan spirit dari DPRD Sulteng untuk dapat berkoordinasi dengan pihak terkait, guna kepentingan dan kewibawaan pemerintah.
Selain itu, ia juga menyampaikan sejumlah keluhan yang didapat dari hasil koordinasi di Kabupaten Buol, diantaranya penyampaian Kapolres Buol mengenai tingginya eskalasi aksi demo dalam kurun waktu lima bulan terakhir. Dimana aksi demo sudah lebih dari 20 kali dilakukan masyarakat yang memprotes tentang kegiatan pertambangan emas di Paleleh, tentang terminal khusus kelapa sawit dan soal tapal batas antara Buol dan Tolitoli.
Sementara di daerah lainnya seperti Kabupaten Banggai, Komisi I mendapat usulan adanya alokasi anggaran berkelanjutan, diantaranya untuk penanggulangan abrasi pantai. Selain itu, perlunya ketegasan Pemprov Sulteng mengenai aset provinsi yang ada di daerah itu.
Sementara di Tojo Unauna (Touna), Komisi I juga memperoleh usulan dari pemkab untuk penambahan alat pembuatan KTP elektronik demi kelancaran pelayanan kepada masyarakat.
Usai rapat paripurna, Anggota DPRD Sulteng dari PAN, Ronald Gulla menyoroti bantuan beasiswa kepada mahasiswa tidak mampu yang hanya sebesar Rp2 juta untuk Strata Satu (S1).
Seharusnya, kata Ronald, beasiswa bisa dinaikkan menjadi Rp5 juta, sebab bagi mahasiswa yang berasal dari luar Kota Palu harus mengeluarkan biaya untuk mengurus beberapa persyaratan yang jumlahnya bisa mencapai Rp1 Juta. Artinya yang mereka terima, hanya sebesar Rp1 juta saja.
Rapat paripurna ditutup dengan pembentukan Pansus yang akan menindaklanjuti hasil koordinasi dan komunikasi dalam daerah tersebut. TIN
