Edi Permadi : Manfaat Tambang Legal bagi Negara Bisa Lampaui Laba Perusahaan

FOTO : EDI PERMADI

PALU – Manfaat kegiatan pertambangan legal bagi negara tidak hanya berasal dari pajak dan royalti, tetapi juga mencakup Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), dividen, hilirisasi, hingga kewajiban perlindungan lingkungan dan pemberdayaan masyarakat.

Bahkan, total kontribusi perusahaan tambang kepada negara berpotensi jauh melampaui laba bersih yang diperoleh perusahaan.

Hal tersebut disampaikan Tenaga Ahli Profesional Lemhannas, Edi Permadi, di sela penyelenggaraan Tanwir Muhammadiyah di Palu, Sulawesi Tengah, Minggu (16/11/2026).

Menurut Edi, gagasan agar 70 persen manfaat pertambangan kembali kepada negara pada dasarnya telah memiliki landasan dalam sistem tata kelola pertambangan nasional. Sebab, kontribusi sektor pertambangan harus dihitung secara menyeluruh, bukan semata-mata berdasarkan keuntungan perusahaan.
“Manfaat yang diterima negara tidak dapat diukur hanya dari laba bersih yang dibukukan perusahaan pada akhir tahun,” kata Edi.

Ia menjelaskan, negara memperoleh penerimaan sejak mineral diproduksi melalui pembayaran royalti dan PNBP. Kontribusi tersebut berlanjut selama kegiatan operasional perusahaan melalui pajak penghasilan badan, pajak pusat dan daerah, bea masuk, dividen dari kepemilikan saham nasional, serta berbagai pungutan lainnya.
Selain kewajiban fiskal, perusahaan pertambangan juga harus menjalankan hilirisasi, program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat, reklamasi, serta kegiatan pascatambang. Seluruh kewajiban itu menjadi instrumen untuk memastikan pengelolaan sumber daya alam memberikan manfaat ekonomi, sosial, dan lingkungan sesuai amanat Pasal 33 UUD 1945.

Kontribusi Vale Capai US$204 Juta
Untuk menggambarkan besarnya kontribusi pertambangan legal, Edi mencontohkan PT Vale Indonesia Tbk yang mengoperasikan kegiatan pertambangan dan pengolahan nikel di Sorowako, Sulawesi Selatan.
Berdasarkan data 2024 yang dipaparkannya, Vale Indonesia membukukan laba bersih sekitar US$57 juta. Sementara itu, total pembayaran perusahaan kepada negara dalam bentuk pajak, royalti, dan kewajiban lainnya mencapai sekitar US$204 juta.

Nilai kontribusi tersebut setara sekitar 357 persen dari laba bersih perusahaan.
Menurut Edi, angka itu memperlihatkan bahwa manfaat ekonomi yang diterima negara dari kegiatan pertambangan legal dapat jauh lebih besar dibandingkan keuntungan yang tersisa bagi pemegang saham.
“Kontribusi pertambangan harus dilihat secara menyeluruh, bukan hanya berdasarkan keuntungan perusahaan,” ujarnya.
Di luar kontribusi fiskal, Vale Indonesia juga menjalankan operasional dengan memanfaatkan energi dari pembangkit listrik tenaga air (PLTA). Perusahaan tersebut turut melaksanakan perlindungan keanekaragaman hayati, pengembangan masyarakat sekitar tambang, penguatan aspek lingkungan, sosial, dan tata kelola (ESG), serta berbagai inisiatif dekarbonisasi.

Edi menilai praktik tersebut menjadi salah satu gambaran perbedaan antara perusahaan pertambangan legal yang memenuhi kewajibannya dan kegiatan pertambangan ilegal yang tidak memberikan penerimaan memadai kepada negara serta berpotensi meninggalkan kerusakan lingkungan.

Ia juga menyoroti besaran royalti pertambangan yang menjadi salah satu sumber penerimaan negara. Sebelum penyesuaian tarif pada 2025, royalti bijih nikel Indonesia telah mencapai 10 persen. Setelah penerapan skema progresif, tarifnya menjadi sekitar 14 hingga 19 persen, bergantung pada harga komoditas.
Sebagai perbandingan, Edi menyebut tarif royalti nikel di sejumlah negara, yakni Filipina sekitar 5–9 persen, Vietnam 10 persen, Rusia 8 persen, Republik Demokratik Kongo 3,5 persen, Zambia 5 persen, dan Afrika Selatan sekitar 0,5–7 persen.
Meski demikian, ia mengingatkan bahwa penghitungan manfaat pertambangan tidak cukup hanya mengandalkan penerimaan royalti. Aspek PNBP, perpajakan, dividen, kewajiban lingkungan, pemberdayaan masyarakat, dan nilai tambah melalui hilirisasi juga perlu diperhitungkan.

Kepemilikan Nasional Perlu Diperkuat
Edi mengatakan kepentingan nasional dalam pengelolaan sumber daya mineral juga diperkuat melalui kebijakan divestasi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara beserta perubahannya melalui Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020.
Kebijakan tersebut membuka ruang lebih besar bagi pemerintah, BUMN, BUMD, dan badan usaha nasional untuk berpartisipasi dalam kepemilikan perusahaan pertambangan.

Dalam konteks Vale Indonesia, masuknya MIND ID sebagai pemegang saham terbesar dengan kepemilikan sekitar 34 persen dinilai menjadi salah satu bentuk peningkatan partisipasi nasional dalam pengelolaan aset strategis pertambangan.
Menurut Edi, manfaat pertambangan bagi Indonesia setidaknya dapat dilihat dari empat aspek utama, yakni penerimaan fiskal, perlindungan lingkungan, pembangunan sosial masyarakat, dan peningkatan kepemilikan nasional.
Kepastian RKAB Penting bagi Investasi
Di sisi lain, Edi menekankan pentingnya menjaga keseimbangan antara pengawasan pertambangan dan kepastian usaha. Ia menilai proses persetujuan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) pada kuartal pertama dan kedua 2026 sempat memberikan tekanan terhadap aktivitas industri.

Kondisi tersebut menyebabkan sebagian perusahaan menahan investasi dan rencana produksi. Aktivitas industri kemudian mulai bergerak kembali setelah sejumlah persetujuan RKAB diterbitkan pada pertengahan tahun.
Karena itu, penyusunan RKAB 2027 dinilai menjadi momentum untuk memastikan proses regulasi berjalan lebih terukur dan tepat waktu.

Perusahaan yang memiliki rekam jejak kepatuhan baik dalam aspek teknis, lingkungan, dan tata kelola diharapkan memperoleh kepastian persetujuan lebih awal, idealnya sebelum akhir Desember 2026.
Kepastian tersebut diperlukan agar perusahaan dapat menyusun rencana investasi, produksi, kontrak penjualan, pembiayaan, hilirisasi, hingga program keberlanjutan secara efektif.
“Pengawasan harus tetap kuat, tetapi proses perizinan dan persetujuan administratif juga perlu berjalan tepat waktu agar tidak menghambat investasi dan agenda hilirisasi nasional,” kata Edi.

Ia menilai tantangan serius dalam pengelolaan sumber daya mineral justru berasal dari aktivitas pertambangan ilegal. Berbeda dengan perusahaan legal, kegiatan tersebut umumnya tidak memenuhi kewajiban pembayaran pajak, royalti, dan PNBP. Pelaku juga tidak menyediakan jaminan reklamasi maupun menjalankan kewajiban pascatambang sebagaimana mestinya.

Kerusakan lingkungan akibat aktivitas ilegal tersebut berpotensi menjadi beban bagi masyarakat dan negara. Setiap ton mineral yang dihasilkan melalui pertambangan ilegal, menurut Edi, berarti hilangnya potensi penerimaan negara, nilai tambah ekonomi, serta kesempatan pembangunan bagi daerah.

Karena itu, evaluasi sektor pertambangan perlu dilakukan secara proporsional dengan mempertimbangkan legalitas, tingkat kepatuhan, kontribusi ekonomi, serta pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan.
Edi menegaskan reformasi pertambangan tidak cukup hanya dilakukan dengan menambah regulasi. Konsistensi penegakan hukum, pemberantasan pertambangan ilegal, transparansi penerimaan negara, dan pengawasan lingkungan harus diperkuat.

Ia menilai gagasan mengenai 70 persen manfaat tambang untuk negara tidak seharusnya diposisikan sebagai pertentangan antara kepentingan nasional dan investasi.

Indonesia tetap membutuhkan investasi untuk mengembangkan sumber daya mineral. Namun, investasi tersebut harus ditopang tata kelola yang mampu memastikan penerimaan negara, peningkatan kepemilikan nasional, nilai tambah industri, perlindungan lingkungan, dan manfaat nyata bagi masyarakat.TIN

Pos terkait