BIROBULI SELATAN, MERCUSUAR — Sebanyak 103 sertifikat tanah masyarakat di Kabupaten Tojo Una-Una masih dalam proses penanganan karena bidang tanahnya teridentifikasi berada di kawasan hutan. Sementara itu, dari total 254 sertifikat yang teridentifikasi dalam kondisi tersebut, sebanyak 151 sertifikat telah dikembalikan kepada masyarakat.
Persoalan ini dibahas dalam audiensi Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Tengah, Hendrik Pagiling, dengan Kepala Kantor Wilayah Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Sulteng, Indera Imanuddin, di Palu, Senin (16/11/2026).
Salah satu pengaduan yang menjadi pembahasan adalah laporan Ahmad Alhabsyie mengenai penarikan sertifikat tanah milik masyarakat, terutama bidang tanah di Desa Tojo yang terindikasi masuk kawasan hutan.
Dalam pertemuan tersebut, Hendrik meminta penjelasan mengenai perkembangan penanganan pengaduan, langkah yang telah ditempuh ATR/BPN, serta kemungkinan penyelesaian sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Ia menegaskan, Kemenkum Sulteng ingin memastikan pengaduan masyarakat mendapat perhatian dan tindak lanjut yang tepat, dengan tetap mengedepankan kepastian hukum serta perlindungan hak masyarakat.
“Kami ingin memastikan bahwa setiap pengaduan masyarakat mendapatkan perhatian dan tindak lanjut yang tepat.
Kemenkum hadir untuk mengawal aspek hukum, memperkuat koordinasi, serta mendorong agar penyelesaian permasalahan pertanahan dilakukan secara objektif, terukur, dan tetap mengutamakan perlindungan masyarakat,” kata Hendrik.
Menanggapi hal tersebut, Indera menjelaskan bahwa 103 sertifikat yang belum dikembalikan masih memerlukan penanganan lebih lanjut. Menurut dia, pengembalian dokumen secara fisik tanpa kejelasan status hukum bidang tanah dikhawatirkan menimbulkan penyalahgunaan dokumen atau persoalan baru yang justru merugikan masyarakat.
Ia juga menjelaskan bahwa bidang tanah yang terindikasi berada dalam kawasan hutan memiliki konsekuensi terhadap status sertifikat, termasuk kemungkinan pembatalan sesuai ketentuan yang berlaku. Karena itu, penanganannya perlu mempertimbangkan aspek hukum dan administrasi pertanahan.
“Dalam menangani persoalan pertanahan, kami harus mengedepankan prinsip kehati-hatian karena setiap keputusan memiliki konsekuensi hukum dan dampak langsung bagi masyarakat,” ujar Indera.
Sejumlah alternatif penyelesaian turut dibahas, antara lain melalui mekanisme Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) dengan mengusulkan peninjauan terhadap bidang tanah terkait agar dapat dipertimbangkan untuk dikeluarkan dari kawasan hutan. Opsi lain yang mengemuka adalah melalui revisi tata ruang daerah.
Indera menyampaikan bahwa Bupati Tojo Una-Una telah melakukan upaya melalui mekanisme GTRA. Ia juga membuka ruang bagi masukan dari Kanwil Kemenkum Sulteng untuk mengkaji alternatif penyelesaian dengan tetap memperhatikan kewenangan masing-masing instansi.
Sebagai tindak lanjut, Hendrik meminta dukungan data dan dokumen dari ATR/BPN terkait perkembangan penanganan pengaduan, dasar pertimbangan, serta langkah yang telah dan sedang dilakukan. Data tersebut diperlukan sebagai bahan penyusunan laporan dan analisis lebih lanjut. Indera menyatakan kesediaannya untuk memberikan dokumen pendukung yang relevan.
Selain membahas persoalan pertanahan, kedua instansi juga menjajaki perluasan kerja sama pelayanan hukum kepada masyarakat. Hendrik menyampaikan bahwa Kanwil Kemenkum Sulteng telah membentuk 2.017 Pos Bantuan Hukum (Posbankum) di seluruh desa dan kelurahan di Sulawesi Tengah.
Posbankum menyediakan akses informasi, konsultasi, dan pendampingan awal bagi masyarakat yang menghadapi persoalan hukum. Dalam konteks pertanahan, keberadaan layanan tersebut diharapkan membantu warga memahami hak, prosedur administrasi, serta mekanisme pengaduan dan penyelesaian sengketa.
Hendrik juga mengharapkan keterlibatan ATR/BPN dalam kegiatan penyuluhan hukum dan pelatihan paralegal yang akan dilaksanakan secara serentak. Melalui kegiatan tersebut, masyarakat dan paralegal di tingkat desa diharapkan memiliki pemahaman yang lebih baik mengenai persoalan hukum pertanahan.
Kedua instansi selanjutnya menjajaki penyusunan Perjanjian Kerja Sama (PKS) yang mencakup pertukaran informasi dan data, koordinasi penanganan pengaduan, serta penyuluhan hukum dan peningkatan akses layanan bagi masyarakat.
Kerja sama tersebut diharapkan memperkuat koordinasi Kemenkum dan ATR/BPN dalam menangani persoalan pertanahan sekaligus memperluas akses masyarakat terhadap informasi dan layanan hukum. */JEF






