PALU, MERCUSUAR – Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Persatuan Indonesia (Perindo), Andrianto Gultom mengingatkan Wali Kota Palu, Hadianto Rasyid untuk fokus pada penyelesaian penanganan bencana 28 September 2018.
Menurutnya, masih banyaknya para penyintas yang berada selter pengungsian atau hunian sementara (Huntara) membuktikan bahwa keberpihakan Pemerintah Kota Palu dalam menyelesaikan persoalan bencana masih minim.
Andri Gultom menegaskan, penanganan bencana harusnya menjadi prioritas untuk diselesaikan, apalagi waktunya sudah cukup lama yakni tiga tahun.
Ia menyebutkan, saat ini para penyintas khususny di Petobo, Talise, dan Balaroa menantikan janji kampanye Hadianto Rasyid – Reny Lamajido pada Pemilihan Wali Kota (Pilwalkot) tahun 2020. Di mana saat itu mengatakan akan menuntaskan persoalan bencana dalam jangka 6 bulan. Komitmen ini kemudian mengantarkan keduanya sebagai Wal Kkota dan Wakil Wali Kota Palu hingga periode 2024.
“Keberpihakan Wali Kota Palu dalam hal kebijakan anggaran dalam penanganan bencana belum terlihat. Sehingga Perindo mengingatkan pentingnya janji kampanye itu agar segera ditunaikan,” tegas Andri Gultom, Rabu (5/1/2022) malam.
Ia mengaku miris ketika Pemkot Palu hanya memfokuskan persoalan Adipura dengan mengadakan 46 mobil sampah dari 122 mobil yang telah dipesan.
Hal itu hanya menghambat percepatan pembangunan hunian tetap (Huntap) dan pemulihan ekonomi bagi para penyintas, karena pengalihan anggaran yang difokuskan pemulihan bencana berkurang.
“Karena anggaran yang seharusnya untuk pembangunan rumah dan pemulihan ekonomi penyintas itu dialihkan ke pengadaan mobil sampah. Apa urgensinya Adipura ketimbang saudara kita yang masih berada di Huntara yang tidak layak lagi, ” tandasnya.
Jika keberpihakan pada penanganan bencana ini minim, Andri Gultom meyakini bahwa persoalan bencana tidak dapat terselesaikan pada akhir masa jabatan Hadianto – Reny ditahun 2023.
“Dalam artian nasib para penyintas belum dapat terselesaikan lagi diperiode walikota baru. Padahal warga kita sangat mengharapkan keberpihakan pemerintah dalam persoalan mereka,” tegas Andri Gutltom. BOB
