PALU, MERCUSUAR – Kota Palu memerlukan manajemen banjir yang terpadu dan mengarah pada sistem pengendalian banjir. Selain sistem pengendalian banjir, infrastruktur pengendali banjir juga diperlukan, seperti bendungan, waduk, dan lainnya.
Demikian dikatakan Ketua Ikatan Ahli Perencanaan (IAP) Sulteng, Wildani Pingkan S, Selasa (10/5/2022), menyikapi banjir yang terjadi di kawasan Kelurahan Ujuna, Kecamatan Palu Barat, yang berbatasan langsung dengan Sungai Palu. Menurut Pingkan, banjir yang terjadi di Kota Palu, dapat diakibatkan oleh alam, manusia, ataupun keduanya, yang dapat mengakibatkan kerusakan dari ringan hingga parah.
Untuk itu kata dia, tata kota yang berbasis berbagai risiko bencana alam, sudah harus diterapkan. Tata ruang yang berkualitas, menurutnya akan mampu mendetail potensi bencana banjir dan mampu mengatur kelerengan. Selain itu, sistem peringatan dini dan juga kesiapan masyarakat untuk mitigasi, juga diperlukan.
“Saat ini manajemen banjir belum berlangsung. Sangat perlu pengelolaan daerah aliran sungai (DAS) , pengaturan tata guna lahan, juga perbaikan dan pengaturan sungai,” ujarnya.
Lanjut Pingkan, inti dari pencegahan dan penanganan banjir, adalah kemampuan tata kelola kota, khususnya manajemen banjir, untuk fokus mengantisipasi resiko banjir, baik dalam bentuk bangunan pengendali banjir, perbaikan dan pengaturan sungai dan drainase kota, pengelolaan DAS, pengendalian erosi, dan penanganan ketika terjadi kondisi darurat banjir.
“Intinya fokus tidak saja saat terjadi banjir, tapi hadirnya sistem yang benar-benar siaga,” tandasnya. JEF
