PALU, MERCUSUAR – Prof. Dr. Muhtar Lutfi, S.E., M.Si., menjadi bakal calon keempat yang mendaftarkan diri dalam Pemilihan Rektor Universitas Tadulako (Untad) periode 2027–2031, Senin (9/11/2026). Sebelumnya, tiga kandidat telah lebih dahulu mendaftar, yakni Prof. Dr. Muhammad Khairil, S.Ag., M.Si., M.H., Prof. Dr. Ir. Amar, S.T., M.T., IPU., ASEAN Eng., dan Dr. Rustam Abd Rauf, S.P., M.P.
Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Untad tersebut membawa sejumlah gagasan perubahan apabila nantinya mendapat amanah memimpin universitas. Beberapa prioritas yang disiapkannya meliputi rekonsiliasi internal, pembenahan pelayanan mahasiswa, serta perluasan akses beasiswa.
Muhtar mengatakan, rekonsiliasi menjadi langkah awal untuk menyatukan seluruh elemen universitas dan mengakhiri konflik maupun pengelompokan di lingkungan kampus. Menurutnya, seluruh sivitas akademika perlu bekerja dengan tujuan bersama untuk membangun Untad.
“Jika saya diamanahkan menjadi rektor, hal pertama yang akan kita lakukan adalah rekonsiliasi. Kita harus menyatukan seluruh elemen agar tidak ada lagi konflik maupun kubu-kubuan. Semua harus bekerja dengan satu tujuan, yaitu bagaimana membangun Untad ke depan,” ujarnya.
Selain rekonsiliasi, Muhtar berkomitmen melanjutkan program-program positif yang telah dirintis dan berhasil dilaksanakan oleh kepemimpinan sebelumnya. Sementara program yang dinilai belum berjalan optimal akan dievaluasi dan diperbaiki.
Ia juga menempatkan peningkatan kualitas pelayanan mahasiswa sebagai salah satu prioritas utama. Sejumlah persoalan yang menjadi perhatiannya antara lain pelayanan Unit Pelaksana Teknis Teknologi Informasi dan Komunikasi (UPT TIK), serta alur pelayanan administrasi dari fakultas menuju rektorat dan unit terkait.
“Masih banyak keluhan, misalnya pelayanan UPT TIK yang dianggap belum maksimal. Kemudian alur pelayanan dari fakultas ke rektorat juga masih perlu dibenahi. Itu semua akan kita upayakan perbaikannya agar mahasiswa tidak lagi mengalami kendala dalam mendapatkan pelayanan,” jelasnya.
Terkait Uang Kuliah Tunggal (UKT), Muhtar menyatakan bahwa penetapannya tetap mengacu pada ketentuan pemerintah. Meski demikian, ia menilai universitas perlu memperluas akses beasiswa agar mahasiswa dari keluarga kurang mampu tetap memperoleh kesempatan menempuh pendidikan tinggi.
Untuk itu, ia mendorong Untad memperkuat kerja sama dengan pemerintah provinsi serta pemerintah kabupaten dan kota dalam menjaring bantuan pendidikan. Mekanisme penyaluran beasiswa juga perlu dievaluasi agar lebih tepat sasaran, termasuk melalui pendekatan subsidi silang.
“Kita akan berupaya menjaring sebanyak-banyaknya beasiswa yang bisa masuk ke universitas. Kita juga perlu bekerja sama dengan pemerintah daerah, baik provinsi maupun kabupaten dan kota, agar bantuan beasiswa benar-benar diterima oleh mahasiswa yang membutuhkan,” katanya.
Muhtar turut membuka peluang kerja sama dengan perusahaan-perusahaan di Sulawesi Tengah melalui program tanggung jawab sosial perusahaan atau Corporate Social Responsibility (CSR). Menurutnya, dukungan tersebut dapat menjadi alternatif sumber pembiayaan pendidikan bagi mahasiswa, khususnya dari keluarga kurang mampu.
“Kita akan mendorong kerja sama dengan perusahaan-perusahaan yang ada di daerah, karena cukup banyak yang memiliki program CSR. Dukungan itu bisa kita upayakan untuk membantu biaya pendidikan masyarakat Sulawesi Tengah,” pungkasnya. */JEF
