BESUSU BARAT, MERCUSUAR – Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah bersama DPRD Provinsi Sulawesi Tengah menyepakati Perubahan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) serta Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2026.
Kesepakatan tersebut ditandai dengan penandatanganan nota kesepakatan dalam Rapat Paripurna DPRD Sulawesi Tengah di Ruang Sidang Utama DPRD, Jumat (28/8/2026). Rapat dihadiri Gubernur Sulawesi Tengah Anwar Hafid, Wakil Gubernur Reny A.
Lamadjido, pimpinan dan anggota DPRD, Sekretaris Daerah Novalina, unsur Forkopimda, serta jajaran kepala perangkat daerah.
Gubernur mengatakan, perubahan kebijakan anggaran tersebut diarahkan untuk memastikan pengelolaan APBD tetap memberikan manfaat bagi masyarakat.
“Muara dari semuanya ini adalah untuk kepentingan rakyat. Ini merupakan komitmen kita bersama antara pemerintah daerah dan DPRD. Kita harus optimis menghadapi kondisi ekonomi saat ini, karena pembangunan harus tetap berjalan dan manfaatnya harus dirasakan oleh masyarakat,” ujar Anwar.
Menurutnya, perubahan KUA-PPAS merupakan bagian dari siklus pengelolaan keuangan daerah untuk menyesuaikan anggaran dengan perkembangan kondisi daerah, perubahan asumsi pendapatan dan belanja, serta kebutuhan program prioritas dalam pelaksanaan APBD 2026.
Anwar mengapresiasi Badan Anggaran DPRD bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) yang telah membahas setiap usulan perubahan anggaran.
“Ini bukan sekadar proses administrasi, tetapi bentuk tanggung jawab bersama dalam memastikan setiap anggaran yang dikelola pemerintah benar-benar memberikan dampak bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat,” katanya.
Kesepakatan perubahan KUA-PPAS tersebut selanjutnya menjadi landasan dalam penyusunan Nota Keuangan dan Rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026.
Anwar berharap program dan kegiatan yang telah disepakati dapat dilaksanakan secara konsisten, tepat sasaran, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.
“Persetujuan ini bukan akhir dari proses, tetapi awal dari tanggung jawab bersama untuk memastikan pembangunan berjalan dengan baik. Kita ingin menghadirkan tata kelola pemerintahan yang baik, pembangunan yang berkelanjutan, dan pelayanan publik yang semakin berkualitas,” ujarnya.
Ia juga menekankan pentingnya menjaga sinergi antara pemerintah daerah dan DPRD dalam menghadapi tantangan ekonomi dan pembangunan. Kolaborasi tersebut dinilai penting untuk memastikan program prioritas pemerintah daerah tetap berjalan sesuai visi Sulteng Nambaso. */JEF
