PALU, MERCUSUAR – Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Sulteng, Hasanudin Atjo, mengatakan lulusan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) yang fokus pada sektor kelautan dan perikanan memiliki masa depan yang cukup cerah.
Alasannya kekayaan laut dan melimpahnya sumber daya ikan di laut membutuhkan tenaga–tenaga yang handal dan terampil bahkan ahli untuk memanfaatkan potensi tersebut tanpa merusak untuk mengisi pundi–pundi rupiah masyarakat.
Hal itu ia katakana saat menyampaikan arahan pada acara pelepasan 30 Taruna dan Taruni SMKN 7 Palu dalam rangka mengikuti Program Kompetensi Basic Safety Training (BST) di Aula DKP Sulteng, Jumat (3/8/2018).
Olehnya, Hasanudin Atjo mengapresiasi keberadaan SMK Negeri 7 Palu sebagai salah satu sekolah menengah kejuruan di Sulteng yang fokus mencetak sumber daya manusia yang memiliki keahlian di bidang kelautan dan perikanan.
“SMK kelautan dan perikanan punya prospek sangat bagus. SMK kelautan dan perikanan yang ada di Ogotua, Donggala, Pagimana dan Parigi Moutong ingin seperti SMKN 7 Palu. Bahkan ada yang iri dengan SMKN 7 Palu,” katanya.
Menurut Kadis Hasanuddin, SMKN 7 Palu ditunjuk menjadi pilot project SMK unggulan kelautan dan perikanan di Sulteng. Langkah itu dilakukan agar Sulteng memiliki SMK yang unggul dalam bidang itu.
Meski demikian kata dia, agar SMKN 7 Palu menjadi SMK yang unggul dalam sektor kelautan dan perikanan. Taruna dan dan taruni atau siswa harus memiliki sejumlah sertifikat yang diperoleh setelah mengikuti pelatihan, pendidikan dan latihan (diklat) maupun praktek kerja industri (prakerin).
Salah satu dorongan yang dilakukan yakni memfasilitasi taruna dan taruni untuk mengikuti yang namanya basic training keselamatan di laut, karena yang namanya pelaut harus memiliki minimal dua sertfikat.
“Pertama sertifikat yang terkait dengan keselamatan dan yang kedua sertifikat terakit dengan keahlian melaut, sertifikat ahli nautika. Nah ini dua ini tidak bisa kita lakukan sekaligus,”ujar Kadis Hasanuddin Atjo.
Olehnya ia berharap DKP mandapat dukungan dari seluruh pihak di antaranya DPRD yang memiliki fungsi salah satunya budgeting untuk menganggarkan dana pelatihan kompetensi untuk memperoleh sertifikat dan Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah (Balitbangda) untuk menyusun perencanaan, road map dan master plan agar tujuan tersebut dapat tercapai. BOB/ANT
