MOROWALI, MERCUSUAR – Bupati Morowali, Iksan Baharudin Abdul Rauf meminta seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lebih terbuka kepada wartawan dalam menyampaikan informasi mengenai program pemerintah. Ia juga mendorong insan pers untuk mengawal pelaksanaan program secara kritis, agar manfaatnya benar-benar diketahui dan dirasakan masyarakat.
Pesan tersebut disampaikan Iksan saat kegiatan penyaluran bantuan dan pembukaan Gerakan Pangan Murah di Aula Kantor Camat Menui Kepulauan, Minggu (11/10/2026).
Menurut Iksan, pemberitaan mengenai kegiatan pemerintah tidak cukup hanya menampilkan proses penyerahan bantuan atau pelaksanaan seremoni. Lebih dari itu, masyarakat perlu mengetahui alasan suatu program dijalankan, siapa yang menjadi sasaran, serta manfaat yang ingin dicapai.
“Untuk teman-teman media, tolong dipertajam soal berita ke dinas terkait. Dinas-dinas memberikan bantuan dalam rangka apa,” ujar Iksan.
Ia menilai, keterbukaan informasi dari setiap OPD menjadi kunci agar masyarakat dapat memahami arah kebijakan pemerintah daerah. Penjelasan yang lengkap juga memungkinkan publik menilai, apakah program yang dijalankan telah sesuai dengan kebutuhan masyarakat atau masih memerlukan perbaikan.
Iksan secara khusus menyoroti pentingnya penjelasan dari dinas-dinas yang menjalankan program bantuan, termasuk sektor perikanan, sosial, dan pendidikan. Menurutnya, setiap program perlu disertai informasi yang jelas mengenai tujuan, proses pelaksanaan, serta hasil yang diharapkan.
“Seperti Dinas Perikanan ada apa, Dinas Sosial ada apa, kemudian pendidikan, mereka harus menjabarkan lebih luas tentang apa program ini dan kenapa terlaksana, apakah baik atau tidak, jadi ada solusi seperti di Dinas Pendidikan,” tegasnya.
Bagi Iksan, pers tidak hanya berperan menyampaikan informasi kepada masyarakat, tetapi juga menjadi bagian penting dalam mengawal pelaksanaan program pemerintah. Melalui pemberitaan yang mendalam dan berimbang, berbagai persoalan di lapangan dapat terungkap sehingga menjadi bahan evaluasi bagi instansi terkait.
Karena itu, ia berharap OPD tidak bersikap tertutup ketika wartawan membutuhkan penjelasan mengenai program yang sedang berjalan. Setiap dinas diharapkan mampu memberikan informasi secara terbuka agar masyarakat memperoleh gambaran yang utuh, bukan sekadar mengetahui bahwa suatu kegiatan telah dilaksanakan.
Di sisi lain, insan pers diharapkan terus menjalankan fungsi jurnalistik secara profesional dengan menggali informasi, menguji keterangan, serta menyampaikan fakta secara objektif. Dengan demikian, pemberitaan dapat menjadi jembatan komunikasi antara pemerintah dan masyarakat sekaligus mendorong perbaikan pelayanan publik.
Sinergi antara pemerintah daerah dan media, lanjutnya, perlu dibangun atas dasar keterbukaan dan kepentingan masyarakat. Program yang berjalan baik dapat diketahui publik, sedangkan kekurangan yang ditemukan bisa menjadi bahan evaluasi untuk ditindaklanjuti oleh OPD terkait.
Iksan berharap, keterbukaan informasi dan peran aktif media dapat mendorong setiap program pemerintah daerah berjalan lebih efektif, tepat sasaran, serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Morowali.
“Kami ingin program pemerintah bukan hanya terlaksana, tetapi masyarakat juga mengetahui tujuan dan manfaatnya. Karena itu, OPD harus terbuka kepada wartawan dan media ikut mengawal pelaksanaannya, sehingga jika ada kekurangan bisa dievaluasi dan diperbaiki demi kepentingan masyarakat Morowali,” tegas Iksan. TAR
