Nyali Kejaksaan Morowali Diuji

  • Whatsapp
pmii-kejagung-terindikasi-punya-hubungan-politik-4fTe8ouDle

MOROWALI, MERCUSUAR – Puluhan mahasiswa dan pemuda yang tergabung dalam Aliansi Pemuda Morowali Bersatu (APMB) menggelar unjuk rasa di halaman Kantor DPRD Kabupaten Morowali, di  Desa Bahoruru, Kecamatan Bungku Tengah, Selasa (24/07/2018) lalu. Dalam orasinya, mereka membeberkan rilis laporan hasil pemeriksaan terkait temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Sulteng di Kabupaten Morowali pada Mei 2018, yang mencapai Rp10.813.278.522,-.

Dalam rilis itu, temuan yang telah dikembalikan oleh Pemkab Morowali baru senilai Rp243.295.666 sehingga masih tersisa Rp10.569.982.856. Berdasarkan Undang-undang nomor 15 tahun 2004 pasal 20, mengatakan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan Negara yang mengamanatkan bahwa pejabat wajib menindaklanjuti rekomendasi laporan hasil pemeriksaan selambat-lambatnya 60 hari setelah laporan hasil pemeriksaan diterima.

Pilihan Redaksi :  Habib Ali Letakkan Batu Pertama, Pembangunan Ponpes Alkhairaat di Desa Koya 

Massa aksi juga meminta transparansi penggunaan anggaran tahun 2017 yang menjadi temuan BPK Sulteng senilai lebih dari Rp10 miliar, yang tidak jelas atau tidak diketahui arah penggunaannya.

Satu jam orasi berjalan, akhirnya ketua dan beberapa anggota DPRD Morowali menemui para pengunjuk rasa dan  menanggapi tuntutan massa dan memberikan penjelasan terkait temuan BPK Sulteng, tahun anggaran 2017 itu. DPRD berjanji akan segera memanggil pihak Pemkab Morowali untuk menjelaskan temuan BPK Sulteng itu.

Ada tiga poin yang menjadi tuntutan massa aksi,  yang pertama transparansi terkait temuan BPK Sulteng di Kabupaten Morowali, kedua meminta DPRD Morowali untuk mendesak Kejati Sulteng merespon temuan, dan yang ketiga DPRD Morowali diminta memperjelas bantuan pendidikan mahasiswa Kabupaten Morowali yang menurut informasi sudah dihilangkan oleh pihak Pemkab.

Pilihan Redaksi :  Habib Ali Letakkan Batu Pertama, Pembangunan Ponpes Alkhairaat di Desa Koya 

Mereka menjelaskan, dana sebesar Rp10.813.278.522 tersebut digunakan dengan rincian antara lain untuk pembayaran utang jangka pendek senilai Rp144.127.899.797, belanja modal untuk pengadaan tanah tidak dapat diyakini kewajarannya senilai Rp1.344.700.000.

Kejaksaan Negeri (Kejari) Morowali juga diuji nyalinya apakah mampu bergerak untuk mengambil tindakan dengan adanya temuan yang diperkuat dengan unjuk rasa pada hari Selasa lalu.

Kepala Kejaksaan Negeri Morowali, Harthadi Kristanto yang akan dikonfirmasi Jumat (27/7/2018) mengenai hal tersebut tidak berada di tempat karena tugas luar kota. BBG

Baca Juga