Pertambangan dapat Mengancam Ruang Laut

  • Whatsapp

“Secara umum, kewenangan untuk masalah lingkungan itu ada di Kementerian KLHK, tetapi lebih spesifik terhadap pencemaran dan atau kerusakan sumberdaya ikan dan lingkungannya ada di Kementerian Kelautan dan Perikanan, dan itu sudah kita lakukan. Kami tetap bersinergi atas bagaimana mengantisipasi kerusakan dan pencemaran wilayah pesisir, dan perairan pada umumnya yang ada di Indonesia,” urai Halid.

Bukan hanya itu, lanjut Halid, jika dilihat dari sisi yang lebih luas lagi, KLHK memiliki kewenangan yang sangat luas terutama yang ada di darat, udara, ataupun di wilayah laut.

“Kita harus melihat panduan daripada peraturan perundang-undangan yang dipegang oleh masing-masing KL, dalam hal ini Kementerian KLHK dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Lingkungan. Kalau kami Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 Tentang Penggunaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil,” jelasnya.

Sedangkan Kepala Bidang PSDKP Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Tengah, Agus Sudaryanto menambahkan, laut adalah ujung dari segala dampak pertambangan karena semua pada akhirnya bermuara ke laut. BBG

Baca Juga