MAKASSAR, MERCUSUAR – Pertamina Patra Niaga Regional Sulawesi memperkuat Pengawasan BBM dan Elpiji 3 Kg. Hal ini dilakukan melalui dialog bersama organisasi mahasiswa Cipayung Plus di Makassar, Sulawesi Selatan, pada Jumat (25/9/2026). Dialog ini bertujuan untuk memastikan penyaluran energi bersubsidi tepat sasaran dan mencegah penyelewengan dalam distribusi BBM dan Elpiji 3 Kg.
Dialog tersebut melibatkan Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia (PMKRI), Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII), dan Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (GMKI) Makassar. Jajaran Polrestabes Makassar turut hadir dalam pertemuan tersebut. Pertemuan itu membahas perkembangan penyaluran BBM dan elpiji 3 kilogram sekaligus menjadi ruang penyampaian masukan terkait kondisi distribusi energi di lapangan. Pengawasan BBM dan Elpiji 3 Kg terus ditingkatkan.
Sejumlah hal yang dibahas antara lain pengawasan stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU), distribusi BBM bersubsidi, aktivitas transportir, serta pengawasan terhadap lembaga penyalur. Upaya Pengawasan BBM dan Elpiji 3 Kg ini merupakan komitmen Pertamina dalam melayani masyarakat.
Executive General Manager Pertamina Patra Niaga Regional Sulawesi, Deny Sukendar, mengatakan kondisi pelayanan BBM di Makassar berangsur membaik dan cenderung normal.
“Kami berterima kasih atas masukan dan dukungannya. Kondisi di Makassar saat ini sudah mulai landai dan cenderung normal. Berbagai upaya terus kami evaluasi bersama pemerintah dan aparat penegak hukum agar pelayanan dan distribusi energi semakin baik,” kata Deny Sukendar.
Menurut Deny, salah satu penyesuaian yang dilakukan Pertamina adalah penerapan klasterisasi SPBU untuk penyaluran Solar. Pengaturan tersebut akan diperkuat melalui edaran Pemerintah Kota Makassar untuk mengarahkan kendaraan ke titik pelayanan sesuai kelompok yang telah ditetapkan. Langkah ini diharapkan dapat mengatur arus kendaraan dan mengurangi kepadatan pada SPBU tertentu, sekaligus mendukung Pengawasan BBM dan Elpiji 3 Kg.
Terkait pengawasan BBM bersubsidi, Pertamina bersama pemerintah dan aparat penegak hukum terus melakukan pemantauan pada setiap titik penyaluran. Pengawasan BBM dan Elpiji 3 Kg adalah prioritas Pertamina.
“Pengawasan kami perkuat di setiap titik penyaluran. Kalau ada lembaga penyalur yang terbukti melakukan pelanggaran, tentu akan kami tindak sesuai aturan. Pemerintah dan aparat juga terus bergerak bersama untuk memastikan penyaluran BBM bersubsidi berjalan sesuai ketentuan,” ujarnya.
Untuk elpiji 3 kilogram, Pertamina telah melakukan penyesuaian alokasi dan penambahan suplai di sejumlah wilayah berdasarkan perkembangan kebutuhan masyarakat. Penyaluran elpiji bersubsidi tersebut terus dipantau melalui jaringan agen dan pangkalan resmi guna memastikan distribusi berlangsung tertib dan tepat sasaran. Ini bagian dari strategi Pengawasan BBM dan Elpiji 3 Kg.
Sementara itu, Kapolrestabes Makassar Kombes Pol Arya Perdana mengatakan kepolisian masih mendalami informasi dan laporan terkait dugaan pelanggaran dalam distribusi BBM.
“Kami terus mendalami kasus-kasus terkait BBM yang melibatkan oknum dari pihak mana pun. Semua memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum. Apabila ditemukan bukti pelanggaran, kami tidak ragu mengambil tindakan tegas sesuai ketentuan,” kata Kombes Pol Arya Perdana.
Arya juga mengajak masyarakat menyampaikan aspirasi secara tertib serta ikut memberikan informasi apabila menemukan dugaan pelanggaran dalam distribusi energi. Partisipasi masyarakat sangat penting dalam Pengawasan BBM dan Elpiji 3 Kg.
Pertamina Patra Niaga Regional Sulawesi bersama pemerintah daerah dan aparat penegak hukum akan terus mengevaluasi pola penyaluran BBM dan elpiji 3 kilogram guna memastikan energi bersubsidi diterima masyarakat yang berhak. Komitmen terhadap Pengawasan BBM dan Elpiji 3 Kg ini terus berjalan.
Terkait informasi yang beredar di media sosial mengenai foto Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia yang dikaitkan dengan isu kenaikan harga BBM, Pertamina memastikan informasi tersebut tidak benar. Masyarakat diimbau menggunakan energi secara bijak dan melakukan pengisian BBM sesuai kebutuhan. Pertamina juga membuka kanal pengaduan melalui Pertamina Contact Center (PCC) 135 bagi masyarakat yang menemukan kendala pelayanan atau indikasi pelanggaran dalam penyaluran BBM dan elpiji.TIN
