Oleh : Moh. Ridho P. Hasan (Ketua Bidang Pendidikan dan Kebudayaan Badan Koordinasi Himpunan Mahasiswa Islam Sulawesi Tengah Tahun 2025)
Dalam menghadapi dinamika ekonomi global yang terus berkembang, pemerintah memiliki peran penting dalam mengatur pasar, mengarahkan pembangunan, dan memastikan demokrasi ekonomi yang berkeadilan. Indonesia sebagai negara dengan sumber daya energi dan mineral yang melimpah harus mampu meneguhkan komitmen terhadap keadilan sosial dalam menjaga kedaulatan energi, sumber daya mineral, minyak, dan gas.
Perubahan Arah Pembangunan dan Demokrasi Ekonomi
Kebijakan ekonomi yang diambil pemerintah harus berorientasi pada keseimbangan antara kepentingan nasional dan keterlibatan pasar global. Demokrasi ekonomi menuntut keterlibatan seluruh elemen masyarakat dalam proses pembangunan, termasuk penguatan sektor UMKM, pengembangan industri hilir, serta optimalisasi sumber daya alam untuk kesejahteraan rakyat.
Beberapa langkah strategis yang dapat diambil pemerintah dalam menghadapi perubahan arah pembangunan dan demokrasi ekonomi meliputi:
• Pemberdayaan Ekonomi Lokal: Penguatan UMKM dan industri dalam negeri agar tidak bergantung pada impor.
• Regulasi yang Pro-Rakyat: Menciptakan kebijakan fiskal dan moneter yang mendukung kestabilan harga dan daya beli masyarakat.
• Investasi Berkelanjutan: Mendorong investasi berbasis lingkungan dan sosial guna menjaga keseimbangan ekonomi dan ekologi.
• Digitalisasi Ekonomi: Pemanfaatan teknologi digital untuk meningkatkan akses pasar dan efisiensi ekonomi nasional.
Menjaga Kedaulatan Energi dan Sumber Daya Alam
Energi dan sumber daya alam merupakan aspek strategis dalam menjaga kedaulatan nasional. Dalam mengelola minyak, gas, serta mineral, pemerintah harus memiliki kebijakan yang berpihak pada kepentingan rakyat dan kedaulatan ekonomi bangsa.
Langkah-langkah utama yang perlu diambil dalam menjaga kedaulatan energi antara lain:
• Nasionalisasi Sumber Daya: Memperkuat kontrol negara terhadap sumber daya strategis agar tidak dikuasai oleh korporasi asing.
• Diversifikasi Energi: Pengembangan energi terbarukan sebagai alternatif untuk mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil.
• Efisiensi dan Ketahanan Energi: Meningkatkan efisiensi penggunaan energi dalam sektor industri dan transportasi guna mengurangi ketergantungan pada impor.
• Kebijakan Harga yang Berkeadilan: Menjaga keseimbangan harga energi agar tetap terjangkau bagi masyarakat tanpa merugikan keberlanjutan sektor energi.
Pengelolaan Sumber Daya di Sulawesi Tengah
Sulawesi Tengah memiliki potensi besar dalam sektor pertambangan dan energi, termasuk nikel, gas alam, serta sumber daya mineral lainnya. Namun, eksploitasi yang tidak terkontrol dapat menimbulkan dampak sosial dan lingkungan yang merugikan masyarakat lokal. Oleh karena itu, kebijakan yang lebih berorientasi pada keberlanjutan dan kesejahteraan masyarakat sangat diperlukan.
Pemerintah daerah di Sulawesi Tengah telah mengambil inisiatif dalam pengawasan ketat terhadap investasi asing dan meningkatkan peran Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dalam pengelolaan sumber daya. Selain itu, masyarakat didorong untuk berpartisipasi dalam skema ekonomi berbasis komunitas guna meningkatkan kesejahteraan tanpa merusak ekosistem setempat.
Arah kebijakan pemerintah dalam mengatur pasar, mengembangkan ekonomi, dan menjaga kedaulatan energi harus senantiasa berlandaskan pada prinsip keadilan sosial dan keberlanjutan. Meneguhkan komitmen terhadap sumber daya alam sebagai aset nasional berarti memastikan bahwa manfaatnya dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat, bukan hanya segelintir elit. Dengan strategi yang tepat dan implementasi kebijakan yang konsisten, Indonesia dapat memperkuat posisi sebagai bangsa yang berdaulat dalam bidang energi dan sumber daya alam.
