Mendiskusikan Nama Wilayah Banggai, Banggai Kepulauan, Banggai Laut

  • Whatsapp
E53D8FD7-6C96-4329-8863-13EEDDF2A0DE-b06e38bc

Oleh: Ridaya Laodengkowe Geografer, Pemerhati Kebijakan Publik, pau Banggai

KABUPATEN Banggai, Kabupaten Banggai Kepulauan, dan Kabupaten Banggai Laut, tiga kabupaten di jazirah Timur Sulawesi ini punya tautan kesejarahan dan kekerabatan yang panjang. Tak terpisahkan secara historis, kultural, sosial dan juga ekonomi. Dari dulu, hingga kini.

Berita Terkait

Ketiga daerah ini pernah dalam satu administrasi pemerintahan, Kabupaten Banggai yang beribukota di Luwuk (UU No 29/1959). Sebagai daerah otonom sudah dua kali dimekarkan, tahun 1999 Kabupaten Banggai Kepulauan (UU No 51/1999), dan tahun 2012 (UU No 5/2012) Kabupaten Banggai Laut.
Bagi sebagian besar warga setempat ketiga daerah ini dengan mudah dibedakan. Bahkan kalau baru bangun tidur pun dan langsung ditanya, kecamatan mana (sebut saja) masuk kabupaten apa dengan mudah dijawab dengan tepat.

MEMBINGUNGKAN
Tapi ternyata pembedaan nama ketiga daerah itu tidak berlaku bagi orang di luar daerah tersebut. Jangankan di luar Sulawesi Tengah, di dalam kalangan pegawai pemerintah provinsi Sulawesi Tengah pun banyak yang bingung kalau ditanya. Apalagi warga kebanyakan.
Pejabat dan staf madya di kementerian dan lembaga negara di Jakarta pun yang saya jumpai selama dua puluh tahun ini banyak yang keliru, tidak paham, atau salah rujuk. Padahal mereka mengurus dan membahas alokasi dan implementasi segala macam kebijakan untuk berbagai daerah, termasuk ketiga daerah bersaudara tersebut. Bisa salah sasaran, dan merugikan.
Tidak hanya itu, para akademisi dan peneliti yang punya ruang pemahaman yang luas banyak yang tidak tau persis perbedaan ketiganya. Juga para pelaku usaha, penyedia jasa dan sebagainya. Butuh waktu agak lama untuk merujuk daerah yang mana Ketika menyebut “Banggai”.
Ini tentu suatu ironi, meskipun dalam observasi sehari-hari kita memang menemukan penyakit akut kita. Kita sering bermasalah terhadap hal ihwal geografi, dan juga sejarah kalau bisa ditambahkan. Kalau soal uang biasanya kita cepat dan akurat mengingatnya.

TOPONIMI DAN IDENTIFIKASI GEOGRAFIS
Apapun sebabnya, barangkali toponimi tiga kabupaten ini perlu dipikirkan kembali. Selain untuk memudahkan semua orang, juga untuk menghindarkan kesalahan alamat dan lain sebagainya.
Kasihan betul jikalau promosi mengundang wisatawan, misalnya, sudah dilakukan suatu daerah dengan anggaran besar, tapi ternyata para pelancong salah paham, dan salah pilih daerah kunjungan.
Demikian pula kalau kita telaah lebih jauh untuk kepentingan identifikasi geografis pada spesies alami atau produk-produk setempat yang unggul, bernilai ekonomi dan konservasi tinggi.
Identifikasi geografis dan branding akan meleset karena kerancuan nama daerah.

CELAH UNTUK PERUBAHAN
Singkatnya perlu penamaan ulang agar semua mudah mengidentifikasi, baik oleh orang setempat maupun orang luar daerah. Kebetulan ada jalan keluar untuk mengatasi ironi yang sekelumit disinggung di atas. Proses perubahan nama daerah sudah ada prosedurnya dalam Undang-undang Pemerintah Daerah (UU No 23/2014): cukup dengan usulan daerah setempat, rekomendasi gubernur, dialamatkan kepada Pemerintah Pusat. Produk akhirnya berupa Peraturan Pemerintah yang dikeluarkan oleh Presiden.
Prosesnya jauh lebih mudah ketimbang usulan pemekaran daerah, perubahan batas daerah , dan bahkan untuk pembentukan satu desa baru.

BEBERAPA PENGALAMAN DAN ALASAN PEMBENAR
Indonesia cukup kaya dengan pengalaman mengubah nama daerah, atau nama ibukota daerah (bukan pemindahan ibukota).
Kabupaten Klungkung misalnya, pada tahun 1992, mengubah nama ibukotanya dari Kota Klungkung (Provinsi Bali) menjadi kota Semarapura (PP No 18/1992). Kabupaten Kepulauan Sangihe dan Talaud (Sulawesi Utara) berubah jadi Kabupaten Kepulaun Sangihe (PP 59/2014). Kabupaten Maluku Tenggara Barat (Maluku) berubah menjadi Kabupaten Kepulauan Tanimbar (PP No 2 /2019). Kabupaten Toba Samosir (Sumatera Utara) diubah menjadi Kabupaten Toba (PP No 14/2020).

Kalau disimak dengan seksama naskah peraturan-peraturan pemerintah di atas, khususnya di bagian penjelasan, alasan perubahan tidak semuanya karena argumentasi sosilogis, budaya, historis, filosofis yang rumit sebagaimana dibayangkan oleh sebagian ahli atau pemerhati perundang-undangan.

Alasannya bisa sangat sederhana, dan bahkan deskriptif saja. Yang utama adalah dirasakan keperluan pengubahan, dan menjustifikasi mengapa nama baru dipilih atau diambil. Di bahian terakhir inilah alasan- alasan sosiologis, budaya, historis, dan filosofis bisa dipakai.

Baca Juga