SIGI, MERCUSUAR – Sekretaris Kabupaten (Sekkab) Sigi, Muh Basir Lainga, mengikuti Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pengawasan Intern Pemerintah (Wasin) Tahun 2021 secara virtual, di Kantor Bupati Sigi sementara, di Desa Kotapulu, Kecamatan Dolo, Kamis (27/5/2021).
Kegiatan tersebut dengan tema “Kawal Efektivitas Belanja, Pulihkan Ekonomi”, yang dibuka secara resmi oleh Presiden Republik Indonesia.
Rakornas dibuka langsung oleh Presiden Joko Widodo, turut tergabung dalam kegiatan itu para Menteri Indonesia Maju, Wakil Ketua BPK, Anggota V BPK, Ketua KPK, para Kepala Lembaga, Panglima TNI, Kapolri, Jaksa Agung, Para Gubernur, Bupati, Walikota seluruh Indonesia secara virtual.
Presiden RI, Joko Widodo dalam sambutannya menegaskan, peran utama pengawasan adalah menjamin tercapainya tujuan pemerintah, tercapainya tujuan program, dan menjamin tercapainya tujuan belanja anggaran secara akuntabel, efektif dan efisien.
“Mengikuti prosedur itu penting tetapi jauh lebih penting adalah tercapainya target yang telah ditetapkan secara akuntabel, efektif, dan efisien. Hal yang ditunggu-tunggu oleh rakyat itu adalah hasilnya, serta manfaat dari setiap rupiah yang dibelanjakan oleh pemerintah.
“Pengawasan harus menjamin tidak ada serupiahpun yang salah sasaran, tidak ada yang disalah gunakan apalagi dikorupsi. Berkali-kali saya sampaikan, saya tidak akan memberikan toleransi sedikitpun terhadap adanya penyelewengan anggaran apalagi disaat kita seperti sekarang ini semuanya harus dihemat dalam rangka menghadapi pandemi,” ucapnya.
Lanjutnya, tahun 2021 adalah tahun percepatan pemulihan ekonomi nasional. Pemerintah telah menyiapkan dana pemulihan ekonomi nasional hampir 700 Triliun yang harus direalisasikan secara cepat dan tepat sasaran agar ekonomi kita bisa bangkit kembali.
Presiden menegaskan, akuntabilitas, efektivitas, efisiensi dari belanja itu hal yang sangat penting tetapi lebih dari itu, Presiden menekankan beberapa hal yang perlu mendapatkan perhatian BPKP dan seluruh jajaran Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) yaitu percepatan belanja pemerintah terus dikawal dan ditingkatkan, kualitas perencanaan yang perlu terus ditingkatkan, dan perihal akurasi data contoh data bansos yang tidak akurat, tumpang tindih membuat penyaluran menjadi lambat dan ada yang tidak tepat sasaran dan begitu juga data penyaluran bantuan pemerintah lainnya, data pemerintah pusat dan pemerintah daerah sering juga tidak sambung.
“Hal ini harus terus kita perbaiki dan BPKP harus terus membantu mengawal peningkatan kualitas data yang dikelola pemerintah,” ujarnya.
Presiden memerintahkan, serta menginstruksikan agar BPKP, APIP, Kementerian, Lembaga dan Daerah agar mengawal sejak awal pada saat perencanaan, tidak sekedar mengulang-ulang terus perencanaan dari tahun-tahun sebelumnya.
Dirinya juga mengingatkan kepada BPKP dan seluruh jajaran APIP bahwa keberadaan APIP untuk membantu mencapai tujuan pembangunan bukan menakut-nakuti dan bukan mencari-cari kesalahan.
Seluruh jajaran pengawas intern pemerintah harus faham mengenai ini, jangan menunggu bertindak setelah ada kejadian, setelah terjadi kesalahan.
Di masa sulit seperti sekarang ini, kita perlu bekerja cepat, perkuat sinergi, perkuat kolaborasi, saling bekerja sama, saling koreksi, saling memperbaiki agar program-program pemerintah berjalan efektif dan masyarakat mendapat manfaat sebesar-besarnya dan bangsa kita bisa segera bangkit dari pandemi. AJI/*
