PALU, MERCUSUAR – Wakil Gubernur (Wagub) Sulteng, dr. Reny A. Lamadjido menegaskan pentingnya kolaborasi lintas sektor dengan memperkuat validitas data, digitalisasi, dan inovasi, dalam mempercepat program penyediaan rumah layak huni bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).
Hal tersebut disampaikan Reny, saat membuka Rapat Kolaborasi Integrasi Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) dan Sertifikat Tanah Gratis bagi MBR Penerima BSPS Tahun 2026 Provinsi Sulteng, di Ruang Polibu Kantor Gubernur Sulteng, Senin (20/7/2026).
Rapat tersebut merupakan sinergi antara Pemprov Sulteng melalui Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan (Perkimtan) dengan berbagai pihak terkait dalam mendukung program revitalisasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH), BERANI Sejahtera, dan BERANI Bedah Rumah.
Dalam arahannya, Reny menyampaikan bahwa keberhasilan program perumahan sangat bergantung pada kualitas data yang akurat, lengkap, dan tepat sasaran. Menurutnya, data menjadi fondasi utama dalam menentukan kebijakan, menghindari kesalahan sasaran, serta mempercepat pelayanan kepada masyarakat.
“Kalau datanya valid, datanya tepat sasaran, dan datanya cepat, maka pekerjaan kita akan lebih mudah. Kita tidak boleh lagi bekerja dengan data yang tidak jelas. Setiap program pemerintah membutuhkan data yang lengkap dan dapat dipertanggungjawabkan,” tegas Reny.
Ia juga menekankan tiga hal penting yang harus menjadi perhatian seluruh perangkat daerah, yakni data lengkap, digitalisasi, dan inovasi. Ketiganya merupakan kunci dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel.
Menurutnya, digitalisasi akan mempermudah proses verifikasi, memperkuat transparansi, serta memberikan kemudahan bagi pemerintah dalam memantau penerima manfaat program.
“Karena itu, saya meminta seluruh OPD memiliki data yang jelas dan sistem identifikasi yang baik,” imbuhnya.
Selain penguatan data dan digitalisasi, ia juga meminta seluruh jajaran pemerintah daerah terus menghadirkan inovasi dalam pelayanan publik.
“Jangan kita bekerja hanya berputar pada cara-cara lama. Kita harus terus mencari inovasi agar pekerjaan memiliki tujuan yang jelas dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” tegasnya lagi.
Lebih lanjut, Reny menyampaikan program bedah rumah memiliki keterkaitan erat dengan upaya penurunan angka kemiskinan. Menurutnya, RTLH menjadi salah satu faktor yang memengaruhi tingkat kesejahteraan masyarakat.
“Komitmen Gubernur dan saya sangat kuat, agar program BERANI Bedah Rumah ini berhasil. Karena ketika masyarakat memiliki rumah yang layak, maka kualitas hidup mereka meningkat dan salah satu persoalan kemiskinan dapat kita tekan,” tandas Reny.
Sementara itu, Kepala Dinas Perkimtan Provinsi Sulteng, Dr. Akris Fattah Yunus menyampaikan program BSPS tahun 2026 di Sulteng mendapatkan alokasi 5.977 unit bantuan, dan terus dilakukan percepatan pelaksanaan melalui sinergi Pemprov bersama pemerintah kabupaten/kota.
Ia menjelaskan, penguatan kolaborasi juga dilakukan melalui berbagai sistem informasi, seperti MyPKP, Siperkim, Banuata Sibaru, dan e-Berani Tampak, yang bertujuan mempermudah integrasi data dan mempercepat intervensi program perumahan.
Melalui sistem tersebut, pemerintah dapat mengidentifikasi masyarakat yang membutuhkan bantuan rumah berdasarkan data kemiskinan dan kondisi rumah tidak layak huni, sehingga program lebih tepat sasaran menuju terwujudnya Sulteng Nambaso. */IEA
