PALU, MERCUSUAR – Maskapai Sriwijaya Air resmi menjadi angkutan domestik jemaah haji asal Sulteng, pada pemberangkatan haji tahun ini.
Hal itu ditandai penekenan kontrak kerja sama antara maskapai terkait bersama Pemerintah Provinsi Sulteng, di Kantor Gubernur Sulteng, Senin (28/4/2025).
Kontrak tersebut ditanda tangani oleh Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat (Kesra), Awaludin bersama Chief Executive Officer (CEO) Sriwijaya Air, Freeman Fang.
Dalam perjanjian tersebut, Sriwijaya Air akan melayani penerbangan pulang-pergi (PP) jemaah haji dari Bandara Mutiara SIS Aljufri Palu menuju Bandara Sultan Aji Sulaiman Sepinggan Balikpapan. Begitu pula sebaliknya, pada proses pemulangan jemaah nantinya.
Mewakili Gubernur Sulteng, Asisten Pemerintahan dan Kesra, Dr. Fahrudin Yambas mengucapkan terima kasih dan apresiasi kepada Sriwijaya Air, atas pelayanan prima kepada jemaah haji Sulteng pada tahun 2024 lalu.
“Kami berharap kualitas layanan yang sudah sangat baik ini bisa dipertahankan, bahkan ditingkatkan untuk musim haji 2025. Komunikasi intensif tetap perlu dilakukan untuk mengantisipasi kendala di lapangan,” ujar Fahrudin.
Sementara itu, Kepala Biro Kesra, Awaludin menyebutkan pada tahun ini biaya penerbangan domestik haji ditanggung oleh pemerintah daerah. Masing-masing 60 persen oleh Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota sebesar 40 persen.
Hal itu menurut Awaludin, merupakan bentuk komitmen dari pemerintah daerah, untuk membantu fasilitasi penerbangan Palu-Balikpapan dan Balikpapan-Palu kepada jemaah.
“Penerbangan domestik dari Palu menuju Embarkasi dibiayai pemerintah daerah provinsi dengan kabupaten/kota. Maka dibagi lah tanggung jawab ini, 60 persen Pemprov dan 40 persen kabupaten/kota,” ujar Awaludin.
Sebagaimana jadwal dari Kantor Wilayah (Kanwil) Kemenag Sulteng, jemaah haji asal Sulteng diterbangkan menuju Embarkasi Balikpapan dimulai kelompok terbang (kloter) BPN-7, pada 16 Mei 2025.
Total 1.994 jemaah haji Sulteng akan terbagi dalam lima kloter penuh, serta satu kloter gabungan bersama jemaah asal Kalimantan Timur. */IEA
