BANGGAI, MERCUSUAR – Sebanyak 2.051 unit Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) di Kabupaten Banggai masuk dalam pendataan, untuk mendapatkan bantuan melalui program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) dari Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP).
Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Banggai, Mulsandi kepada pewarta di ruang kerjanya, Selasa (11/8/2026), mengatakan pemerintah daerah saat ini masih melakukan proses verifikasi terhadap data calon penerima bantuan.
Ia menjelaskan, BSPS merupakan program pemerintah pusat melalui Kementerian PKP. Pemda Banggai berperan dalam melakukan penginputan dan verifikasi data melalui aplikasi yang disediakan kementerian. Program tersebut, ujar Mulsandi, merupakan bagian dari program strategis nasional pembangunan tiga juta rumah sekaligus mendukung upaya pemerintah dalam pengentasan kemiskinan.
“Untuk tahap pertama, sudah ada 100 unit yang ditetapkan melalui SK Dirjen,” kata Mulsandi.
Selain itu, saat ini proses verifikasi juga tengah berjalan terhadap 200 unit rumah. Pemda Banggai juga mendapat tambahan kuota pendataan sebanyak 200 unit lagi rumah yang membutuhkan penanganan.
Mulsandi menyebut, berdasarkan data yang dihimpun dari pemerintah desa, terdapat 2.051 unit rumah tidak layak huni yang tersebar di sejumlah kecamatan di Kabupaten Banggai.
“Data dari desa ini ada 2.051 unit. Tersebar di beberapa kecamatan,” imbuhnya.
Mulsandi menjelaskan, rumah yang menjadi sasaran program merupakan rumah milik masyarakat yang kondisinya tidak layak huni. Untuk memastikan kelayakan penerima, pihaknya tidak melakukan verifikasi secara detail terhadap seluruh data. Pemda, kata dia, hanya melakukan penginputan data. Selanjutnya proses peninjauan lapangan akan dilakukan oleh instansi terkait.
Dari data yang masuk, sebanyak 1.383 unit rumah berada pada kelompok desil 1 hingga 4. Wilayah Toili menjadi salah satu kawasan dengan jumlah data RTLH yang cukup banyak.
Mulsandi mengatakan, pendataan dilakukan secara digital melalui aplikasi. Pemerintah desa dapat langsung memasukkan data penduduk sehingga tidak perlu lagi menyerahkan data secara manual ke dinas. Data tersebut kemudian dievaluasi setiap pekan untuk memastikan ketepatan dan kesesuaian calon penerima bantuan.
Adapun bantuan BSPS diberikan dalam bentuk pendanaan langsung untuk pelaksanaan pembangunan atau perbaikan rumah secara swakelola oleh masyarakat. Dalam pelaksanaannya, penerima akan didampingi tenaga fasilitator lapangan.
“Total anggarannya per rumah Rp20 juta. Itu untuk pengadaan bahan bangunan hingga biaya pekerja,” ungkapnya.
Ia berharap, proses pendataan dan verifikasi dapat berjalan sesuai ketentuan sehingga bantuan nantinya benar-benar diterima masyarakat yang membutuhkan. TOP
