PALU, MERCUSUAR – Wali Kota Palu, Hadianto Rasyid, didampingi Wakil Wali Kota, dr. Reny A. Lamadjido, secara resmi membuka Survei Akreditasi Kemenkes RSUD Anutapura Palu, Kamis (26/10/2023).
Kegiatan yang akan berlangsung selama beberapa hari kedepan ini, dilakukan oleh Lembaga Akreditasi Mutu dan Keselamatan Pasien Rumah Sakit (LAM-KPRS).
Dalam arahannya, wali kota mengatakan, proses akreditasi yang dijalani bukan hanya penting untuk mendapatkan legalitasnya, tetapi hal itu sebagai penguatan bahwa semua prosedur yang ada di rumah sakit, harus betul-betul berjalan dengan benar dan baik.
“Rumah sakit ini merupakan bagian dari pemerintah. Olehnya, kehadiran pemerintah adalah memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat,” kata wali kota.
Menurut wali kota, dengan pelayanan optimal, berarti rumah sakit tengah melaksanakan proses kerja yang baik. Sebaliknya, kalau proses itu tidak dapat berjalan dengan baik, maka rumah sakit sedang berada pada proses kerja yang tidak baik.
“Akreditasi bukan hanya memenuhi kewajiban legalitas saja, tetapi juga merupakan kewajiban yang harus dimiliki oleh kita. Apalagi kalau bicara tentang rumah sakit, berarti berkaitan dengan keluarga kita yang membutuhkan pelayanan yang prima,” ujar wali kota.
Wali kota mengatakan, mungkin ke depan tidak lagi disebut rumah sakit, karena di beberapa negara tidak disebut rumah sakit. Tetapi ‘hospital’ yang berarti berbicara tentang pelayanan.
“Akreditasi yang dilakukan ini, adalah upaya kuat untuk memantapkan dan memastikan pelayanan sebaik-baiknya sudah diterapkan oleh kita,” ujar wali kota.
Wali kota menyatakan, pelayanan di rumah sakit itu sendiri harus diubah. Jangan sampai orang datang ke rumah sakit dalam keadaan susah dan pulang justru tambah lebih susah.
Olehnya, wali kota sudah menyampaikan kepada direktur RSUD Anutapura Palu, agar kesejahteraan pegawai harus diprioritaskan. Termasuk tunjangan-tunjangan yang mestinya diberikan kepada dokter spesialis, itu harus betul-betul diberikan.
