LOLU SELATAN, MERCUSUAR– Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) mengajak semua pemangku kepentingan, khususnya kepada Wali Kota Palu, Hidayat untuk bersama-sama melanjutkan merevilitasi program KB, karena bagi keluarga terutama keluarga kurang mampu mengikuti KB sebagai prasyarat untuk menjadi keluarga yang ideal.
Untuk wilayah Sulteng, Badan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana telah berhasil menurunkan angka kelahiran total dari 3,2 jiwa menjadi 2,7 jiwa. Dimana hal ini dari hasil survey demograsi Kesehatan Indonesia.
Demikian dikatakan, Kabid Pengendalian Penduduk BKKBN Sulteng, Ruwayah, Kamis (13/9/2018),pada Peringatan Hari Keluarga ke-25 tingkat Kota Palu di Kelurahan Lolu Selatan.
“Ini menjadi kebanggan kita, karena merupakan capaian kerja keras kita selama lima tahun ini, namun demikian itu berarti tidak harus berpuas diri sebab banyak tantangan dimasa akan datang,” ujarnya.
Sejumlah tantangan tersebut, kata Ruwayah diantaranya menurunkan angka kematian ibu, menurunkan angka pernikahan dini atau anak-anak dan melakukan pemerataan keikutsertaan Keluarga Berencana dalam menyediakan pelayanan KB yang mudah dijangkau ke pelosok-pelosok dan melakukan komunikasi, informasi dan edukasi bagi terbentuknya ukuran keluarga yang ideal dan menyukseskan program Kampung KB.
Dia melanjutkan, kendala-kendala yang dihadapi ini dalam penggalangan KB, yang masih perlu mendapat perhatian dalam hal KB pria, pasalnya Sulteng masih terbilang sangat rendah, walaupun program-program memperkuat pertahanan untuk mendapatkan pendapatan keluarga, adanya berbagai masalah social terutama kemiskinan, kelaparan yang diakibatkan krisis ekonomi yang diakibatkan masalah global, khususnya keluarga Sulteng dan Keluarga Kota Palu.
“Kondisi ini diklaim karena masalah kependudukan yang apabila tidak ditangani serius dan baik akan semakin meyulitkan kehidupan keluarga,” tambahnya.
Oleh itu, kata dia, program KB harus digarap secara serius agar tidak akan menjadi ledakan penduduk dimasa akan datang dan ini menjadi tanggung jawab kita semua baik Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Kabupaten/Kota yang harusnya menyediakan faselitas pelayanan kesehatan, pendidikan, perumahan, lapangan kerja yang memada. ABS
