Oleh: Natasha Christcentya (Siswa SMP Budya Wacana)
Kata “bergizi” terdengar seperti janji. Kata “gratis” terdengar seperti mukjizat. Seolah-olah, setelah sekian lama anak-anak datang dengan perut kosong, kini negara akhirnya menaruh sendoknya di meja rakyat. Di atas kertas program ini adalah puisi. Tapi jika melihat di lapangan, ia sering berubah menjadi prosa yang pahit.
Makan Bergizi Gratis (MBG) digadang sebagai solusi untuk gizi buruk dan stunting. Pemerintah menyebutkan program ini sebagai upaya meningkatkan kualitas generasi muda. Secara teori, anak-anak yang kenyang akan lebih fokus belajar. Secara teori, makanan sehat akan menekan angka kekurangan gizi. Secara teori, semua tampak rapi. Namun bangsa ini sudah sering hidup dari teori. Di beberapa sekolah, makanan memang datang tepat waktu. Nasi, lauk, sayur, buah, susu, dan yang lainnya. Anak-anak makan dengan lahap, guru-guru tersenyum, dan petugas mendata penerima. Kamera merekam, sebuah dokumentasi yang siap menjadi bukti bahwa negara bekerja.
Tapi di beberapa tempat lain, yang datang bukanlah makanan bergizi, melainkan simbol. Kotak makan kadang berisi menu yang terasa asal jadi. Lauk tipis, sayur yang lebih banyak air daripada isi — dan terkadang basi — buah yang seolah sekadar pemanis agar terlihat sehat, bahkan ada laporan di berbagai daerah soal makanan yang terlambat dibagikan, hingga sudah tidak layak dikonsumsi. Ada yang terima dingin, ada yang diterima setengah matang, ada yang diterima dengan rasa yang mencurigakan.
Seperti biasa, anak-anak tetap diminta bersyukur
Rasa syukur erat kaitannya dengan Hegemoni, seperti yang diungkapkan oleh Antonio Gramsci mengatakan bahwa hegemoni secara sederhana dapat dipahami sebagai bentuk kekuasaan dari kelas atas terhadap kelas bawah. Pada dasarnya pemerintahan Prabowo-Gibran berusaha membentuk Hegemoni kekuasaan tersebut dengan menciptakan rasa syukur terhadap MBG yang diberikan, apapun bentuknya dan apapun itu rasanya. Keuntungan yang diperoleh dari Hegemoni ini adalah para penguasa sebagai self control dari MBG itu sendiri. Ditambah kehidupan religius masyarakat Indonesia yang selalu mengajarkan rasa syukur di setiap agama yang dianut oleh masyarakat, menjadi perubahan secara massif sulit terjadi ketika semua permasalahan hanya terpojokan dengan kata “Rasa Syukur”, kemudian hanya mempersempit ruang perlawanan meniadakan kritik terhadap kebijakan.
Oleh karena itu di negeri ini, rasa syukur menjadi tameng agar rakyat kecil tidak sempat bertanya dengan pertanyaan sederhana: “jika ini program bergizi, mengapa tak sedikit siswa yang teracuni?”Lebih ironis lagi, program MBG membawa anggaran yang tidak kecil. Nilainya disebut-sebut mencapai angka yang besar dalam skala nasional. Namun, di lapangan, makanan yang diterima kadang tidak mencerminkan besarnya biaya. Ketika anggaran besar turun, ada dua kemungkinan yang selalu muncul: antara benar-benar untuk rakyat, atau rakyat hanya dijadikan alasan yang bersifat populis.
Berbagai Masalah MBG
MBG juga menampakkan masalah klasik di negeri ini: distribusi yang tidak merata. Ada sekolah yang dapat lengkap, ada yang tidak konsisten. Ada makanan datang segar, ada yang datang seperti sisa rapat kemarin. Di balik MBG, ada ironi yang lebih dalam: program ini seakan menjadi pengganti dari masalah yang seharusnya dibereskan dari akar. Karena anak-anak tidak lapar karena mereka malas makan. Mereka lapar karena orang tuanya kesulitan membeli bahan pokok, lapar karena harga pangan yang naik, tetapi pendapatan tetap, lapar karena ketimpangan bukan cerita, tetapi kenyataan. Seharusnya pemerintah lebih melihat ini sebagai masalah yang krusial.
Hal ini diperkuat dengan beberapa permasalahan MBG dari pemberian boraks dalam MBG di Kepulauan Anambas (15/4) lalu yang menyebabkan 162 siswa keracunan makanan. Belum lagi landasan hukum MBG yang hanya dimasukan kedalam UU APBN bukan ke UU, dan berjalannya MBG hanya menggunakan Perpres, yang itu berjalan ketika program ini sudah terlaksana. Namun lebih mudah memberi makan daripada memperbaiki sistem. Lebih mudah membagi nasi daripada kesejahteraan. Dan lebih mudah membuat program daripada mengakui bahwa kemiskinan masih menjadi warisan paling nyata di bangsa ini.
Jika ini benar demi masa depan, mengapa kualitasnya masih seperti coba-coba?
Jika ini benar demi rakyat, mengapa sebagian merasa hanya dijadikan angka?
Jika ini benar bergizi, mengapa yang paling kenyang justru laporan keberhasilannya? Kita harus ketahui, bahwa negara hanya memberi makan, tetapi lupa memberi rasa yang layak. Ketika ranah pemerintah serius menjawab masalah stunting di Indonesia, sudah semestinya berikan layanan yang terbaik, bukan semaunya sendiri karena jika hanya kenyang yang dicari oleh pemerintah, lapar pun tak akan teredakan oleh masyarakat Indonesia. Masyarakat tidak membutuhkan rasa kenyang, yang mereka butuhkan adalah rasa keadilan dan kesejahteraan sosial yang merata untuk seluruh rakyat Indonesia
