KAMONJI, MERCUSUAR – Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Palu, Imran Lataha, mendorong para pelaku usaha Warung Sari Laut (WSL) “Mas Joko” untuk semakin masif menggunakan transaksi pembayaran nontunai atau digital melalui QRIS (Quick Response Code Indonesian Standard).
Hal itu disampaikan saat pembukaan Sosialisasi Penerapan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah serta Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 9 Tahun 2023 terkait Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Rabu (13/5/2026), di Sriti Convention Hall Palu.
“Kita mendorong setiap WSL ke depan masif menggunakan transaksi nontunai QRIS,” ujar Imran.
Sosialisasi yang berlangsung selama dua hari tersebut juga membahas Peraturan Wali Kota Palu Nomor 44 Tahun 2024 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah bagi pelaku usaha Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) kategori makanan dan minuman. Imran menjelaskan, digitalisasi transaksi merupakan program strategis pemerintah bersama Bank Indonesia yang bertujuan meningkatkan transparansi dan keamanan transaksi usaha.
“Transaksi digital, yang salah satunya melalui QRIS demi keamanan bapak-bapak sekalian agar tidak perlu repot memegang uang tunai,” katanya.
Ia juga membagikan pengalamannya saat berkunjung ke Kalimantan, di mana sebagian besar pelaku usaha telah terbiasa menggunakan sistem pembayaran nontunai. Menurutnya, masyarakat di daerah tersebut bahkan lebih memilih pembayaran digital dibanding tunai karena lebih praktis dan tidak terkendala uang kembalian.
“Di sana, konsumen lebih suka pakai QRIS. Kalau bayar tunai, terkadang sulit dikembaliannya. Pola itu sudah terbentuk, dan kita harapkan Kota Palu bisa menuju ke arah sana,” tambahnya.
Selain mendorong penggunaan QRIS, Bapenda Kota Palu juga tengah mengomunikasikan penggunaan rekening khusus dari Bank Pembangunan Daerah (BPD) guna mempermudah transaksi para pedagang.
Namun demikian, berbeda dengan restoran atau rumah makan permanen yang dipasangi alat perekam data atau tapping box, Bapenda lebih memfokuskan penerapan kemudahan pembayaran digital bagi WSL.
“Kalau restoran, kita pasang alat perekam data yang terkoneksi langsung dengan aplikasi kami, sehingga pendapatannya terpantau secara real-time. Namun untuk WSL, kita dorong melalui sistem pembayaran QRIS saja,” jelasnya.
Dalam kegiatan tersebut, narasumber terdiri dari Kepala Bapenda Kota Palu yang diwakili Plt Sekretaris Bapenda, Syarifudin, perwakilan BPKP Sulawesi Tengah, serta pihak BTN Pusat.
Syarifudin berharap melalui sosialisasi tersebut, para pelaku usaha WSL dapat segera beradaptasi dengan teknologi digital QRIS guna mendukung tata kelola keuangan yang lebih modern dan akuntabel.
“Pada intinya, tujuan transaksi nontunai untuk kemudahan pembayaran dan mempermudah pencatatan omzet. Alhamdulillah, untuk Kota Palu digitalisasi transaksi nontunai sudah 50 persen,” tandasnya.
Sementara itu, Sekretaris Kelompok Warung Sari Laut Palu (KWSLP), Kaswan, menyampaikan apresiasi kepada Bapenda Kota Palu atas pelaksanaan sosialisasi tersebut.UTM
Bapenda Dorong WSL Gunakan QRIS
