PALU, MERCUSUAR — Kenaikan harga properti dan keterbatasan daya beli membuat kepemilikan rumah semakin sulit dijangkau, terutama oleh generasi muda. Di tengah persoalan tersebut, konsep cohousing atau hunian berbasis komunitas mengemuka sebagai alternatif untuk membangun lingkungan tempat tinggal yang lebih terjangkau dan mengutamakan kebersamaan.
Gagasan itu dibahas dalam diskusi publik bertajuk “Cohousing di Palu, Apakah Mungkin?” di NEMU Buku, Jalan Tg. Tururuka, Kelurahan Lolu Selatan, Selasa (17/11/2026) malam.
Diskusi menghadirkan pegiat literasi dan aktivis perempuan Sandra Eka S., penulis Neni Muhidin, serta Intan Wahyuningsih dari Rubalang yang mewakili generasi Z. Pengamat perkembangan kota, Singgih B. Prasetyo, hadir sebagai penanggap. Diskusi dipandu Yuli Kusworo dari Arkom Indonesia.
Yuli memperkenalkan sejumlah pengalaman hunian berbasis komunitas, seperti Flat Menteng, praktik Community Organizations Development Institute (CODI) di Thailand, Kampung Susun, serta inisiatif Kalijawi dan Huntap Lompe Mosinggani. Berbagai pengalaman tersebut menunjukkan bahwa warga dapat terlibat langsung dalam menentukan lahan, merancang, hingga mengelola lingkungan tempat tinggal. Salah satu pendekatannya melalui koperasi.
Dari perspektif generasi muda, Intan menilai kepemilikan rumah perlu mempertimbangkan kemampuan ekonomi, lokasi, dan aksesibilitas. Ia juga menyoroti lingkungan perumahan yang cenderung individualistis. Melalui cohousing, warga dapat terlibat dalam menentukan lokasi dan desain hunian sekaligus membangun kesepakatan hidup bersama.
Sandra mengangkat perspektif perempuan dan keluarga. Menurutnya, rumah bukan sekadar bangunan, tetapi ruang yang berkaitan dengan pekerjaan domestik, privasi, dan aktivitas sehari-hari. Karena itu, pengalaman perempuan perlu diperhitungkan dalam perencanaan hunian.
Sementara itu, Neni Muhidin menghubungkan konsep cohousing dengan pengetahuan bermukim masyarakat Kaili, seperti boya, kinta, dan ngapa. Nilai-nilai lokal tersebut dapat menjadi pijakan untuk mengembangkan hunian berbasis kebersamaan. Ia juga menyinggung pengalaman pengembangan hunian di Mamboro sebagai salah satu potensi yang dapat dipelajari.
Dari sisi kebijakan perumahan, Singgih B. Prasetyo menyoroti program pembangunan tiga juta rumah dan skema subsidi bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Menurutnya, pembangunan perumahan di kawasan pinggiran masih menghadapi persoalan ketepatan sasaran, termasuk praktik manipulasi dokumen dalam pengajuan subsidi.
Diskusi tersebut menggarisbawahi bahwa persoalan hunian tidak cukup diselesaikan dengan menambah jumlah rumah. Keterjangkauan, lokasi, akses fasilitas perkotaan, serta keterlibatan warga juga menjadi faktor penting.
Salah satu kesimpulan yang mengemuka, konsep cohousing tidak dapat diterapkan dengan menyalin model dari daerah atau negara lain. Pengembangannya harus menyesuaikan karakter wilayah, kebutuhan masyarakat, kemampuan ekonomi, dan pengetahuan lokal.
Bagi Palu, gagasan ini membuka ruang untuk menghubungkan kebutuhan hunian perkotaan dengan kearifan lokal dan praktik kebersamaan masyarakat. Dengan demikian, rumah tidak hanya dipandang sebagai aset pribadi, tetapi juga bagian dari kehidupan komunitas. JEF






