BIROBULI SELATAN, MERCUSUAR – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Tengah (Kanwil Kemenkum Sulteng) mengkaji efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi Majelis Kehormatan Notaris (MKN) melalui evaluasi kebijakan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 17 Tahun 2021 tentang Majelis Kehormatan Notaris.
Kajian tersebut dilakukan melalui keikutsertaan Tim Kerja Badan Strategi Kebijakan (BSK) Hukum Kanwil Kemenkum Sulteng dalam Diskusi Strategi Kebijakan (DSK) yang diselenggarakan Kanwil Kemenkum Sulawesi Utara secara daring melalui Zoom Meeting, Kamis (12/11/2026).
Diskusi tersebut membahas dampak implementasi Permenkumham Nomor 17 Tahun 2021, termasuk efektivitas kewenangan MKN dalam memberikan perlindungan hukum terhadap jabatan Notaris serta mekanisme pemeriksaan yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas profesi tersebut.
Sejumlah persoalan mengemuka dalam diskusi, di antaranya perbedaan pemahaman mengenai prosedur pemanggilan dan pemeriksaan Notaris, kebutuhan digitalisasi administrasi, pelaksanaan pemeriksaan secara virtual, serta keterbatasan anggaran operasional.
Para narasumber juga memaparkan kedudukan dan kewenangan MKN serta hasil evaluasi implementasi kebijakan di wilayah Sulawesi Utara. Berbagai temuan tersebut menjadi bahan pembahasan untuk mengidentifikasi kendala sekaligus merumuskan langkah penguatan pelaksanaan kebijakan.
Kepala Kanwil Kemenkum Sulteng, Hendrik Pagiling, mengatakan evaluasi kebijakan diperlukan untuk memastikan pelaksanaan tugas MKN berjalan sesuai ketentuan dan mampu menjawab berbagai persoalan di lapangan.
“Melalui diskusi ini, kita memperoleh berbagai perspektif dan masukan terkait pelaksanaan tugas Majelis Kehormatan Notaris. Hal tersebut menjadi referensi bagi kami untuk terus mendorong penguatan kelembagaan dan peningkatan efektivitas pelaksanaan kebijakan di Sulawesi Tengah,” ungkap Hendrik.
Ia menambahkan, perlindungan terhadap jabatan Notaris perlu berjalan seiring dengan kepastian hukum dan kepentingan penegakan hukum. Karena itu, pemahaman terhadap regulasi, tertib administrasi, dan koordinasi lintas instansi menjadi aspek yang perlu diperkuat.
“Perlindungan terhadap jabatan Notaris harus berjalan beriringan dengan kepastian hukum dan kepentingan penegakan hukum. Karena itu, pemahaman regulasi, tertib administrasi, serta koordinasi lintas instansi perlu terus ditingkatkan,” tambahnya.
Keikutsertaan dalam diskusi tersebut diharapkan menjadi bahan evaluasi bagi Kanwil Kemenkum Sulteng dalam menyusun rekomendasi kebijakan serta mendorong optimalisasi pelaksanaan tugas dan fungsi Majelis Kehormatan Notaris di Sulawesi Tengah. */JEF
