TANAMODINDI, MERCUSUAR – Pemerintah Kota Palu memperketat pengawasan pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG), menyusul ditemukannya sejumlah ketidaksesuaian standar dalam inspeksi lapangan terhadap Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan makanan yang disalurkan kepada penerima manfaat memenuhi standar keamanan pangan, kualitas gizi, kebersihan, dan kelayakan pengolahan.
Hal itu dibahas dalam rapat monitoring dan evaluasi (monev) hasil inspeksi lapangan yang dipimpin Wakil Wali Kota Palu, Imelda Liliana Muhidin, di Auditorium Kantor Wali Kota Palu, Kamis (12/11/2026). Rapat tersebut turut dihadiri Sekretaris Daerah Kota Palu sekaligus Ketua Satgas MBG, Irmayanti Pettalolo, serta Staf Ahli Bidang Infrastruktur dan Lingkungan, Moh. Fahri.
Dalam rapat tersebut, Imelda mengungkapkan, dari 37 SPPG yang beroperasi di Kota Palu, sebanyak 13 SPPG telah menjalani pemeriksaan langsung. Hasil inspeksi menemukan sejumlah kekurangan yang harus segera dibenahi. Bahkan, tiga SPPG untuk sementara disuspensi hingga mampu memenuhi ketentuan yang berlaku.
“Monitoring dan evaluasi ini kami lakukan terkait berbagai kejadian yang ditemukan di dapur-dapur MBG. Apalagi ini merupakan program pemerintah pusat yang menjadi perhatian langsung Presiden Prabowo,” ujarnya.
Sejumlah temuan yang menjadi perhatian meliputi pengelolaan limbah dapur, penggunaan instalasi pengolahan air limbah (IPAL), sistem pengelolaan sampah, hingga penyimpanan bahan makanan yang belum sesuai standar keamanan pangan. Menurut Imelda, keberhasilan program MBG tidak hanya dilihat dari penyaluran makanan, tetapi juga seluruh proses pengolahan hingga makanan siap dikonsumsi.
“Program ini sangat bagus dan tepat bagi anak-anak yang memang membutuhkan. Tetapi ketika pengolahannya tidak baik, maka yang menjadi sorotan bukan hanya kepala SPPG, tetapi juga pemerintah daerah,” tegasnya.
Karena itu, seluruh pengelola SPPG diminta mematuhi standar operasional prosedur, mulai dari pemilihan dan penyimpanan bahan pangan, proses memasak, penyajian, hingga pengelolaan limbah. Imelda juga menginstruksikan setiap kepala SPPG bersama mitra pelaksana menyusun rencana aksi perbaikan yang dilengkapi langkah penanganan, jadwal penyelesaian, serta bukti pendukung.
Pemkot Palu juga meminta perangkat daerah teknis melakukan pendampingan dan verifikasi langsung terhadap pembenahan yang dilaksanakan masing-masing SPPG, terutama terkait IPAL, kualitas air limbah, dan tata kelola sampah. Evaluasi berkala akan terus dilakukan guna memastikan seluruh rekomendasi ditindaklanjuti, sehingga program MBG dapat berjalan sesuai standar dan memberikan makanan bergizi, aman, serta berkualitas bagi seluruh penerima manfaat. UTM
