JAKARTA, MERCUSUAR – Yayasan Sikola Mombine bersama pengurus lima koperasi konsumen inklusi dari Kota Palu, Kabupaten Sigi, dan Kabupaten Poso mendorong penguatan pemberdayaan ekonomi perempuan dan penyandang disabilitas melalui audiensi dengan Kementerian Koperasi Republik Indonesia di Jakarta, Rabu (11/11/2026).
Pertemuan yang diikuti 12 peserta tersebut menjadi ruang untuk memperkenalkan praktik pengembangan koperasi inklusi di Sulawesi Tengah sekaligus membuka peluang dukungan kebijakan dan pengembangan kelembagaan di tingkat nasional.
Rombongan diterima Sekretaris Deputi Bidang Pengembangan Talenta dan Daya Saing Koperasi, Wisnu Gunadi, bersama Asisten Deputi Pembiayaan, Niken Wulandari.
Lima koperasi yang diperkenalkan memiliki karakteristik khusus karena melibatkan perempuan dan penyandang disabilitas sebagai anggota maupun pengurus. Model pengelolaan tersebut dibangun untuk membuka ruang partisipasi dan kepemimpinan yang setara dalam aktivitas ekonomi komunitas.
Dalam audiensi, para pengurus berbagi pengalaman mengenai proses pembentukan koperasi, tata kelola organisasi, pengembangan usaha, hingga tantangan yang dihadapi dalam membangun koperasi yang inklusif.
Perwakilan Yayasan Sikola Mombine, Taufik Hidayat, mengatakan pertemuan tersebut menjadi pengalaman pertama bagi yayasannya melakukan audiensi secara langsung dengan Kementerian Koperasi RI.
Menurutnya, pertemuan ini penting untuk membawa pengalaman dan praktik baik dari daerah agar mendapatkan perhatian sekaligus menjadi bahan pembelajaran dalam pengembangan koperasi secara nasional.
“Kami ingin memastikan bahwa inisiatif koperasi yang dibangun oleh perempuan dan penyandang disabilitas juga mendapatkan ruang, perhatian, serta akses yang setara dalam ekosistem perkoperasian di Indonesia,” ungkap Taufik.
Dalam pertemuan tersebut, pihak Kementerian Koperasi juga menekankan pentingnya sinergi antara koperasi inklusi dan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP).
Asisten Deputi Pembiayaan, Niken Wulandari, menyampaikan bahwa koperasi inklusi tidak harus diposisikan sebagai pesaing KDMP. Sebaliknya, kedua model koperasi tersebut dapat saling mendukung dan berkolaborasi dalam mengembangkan aktivitas ekonomi masyarakat.
Ia juga mendorong para pengurus lima koperasi tersebut untuk berbagi pengalaman dengan pengelola KDMP, terutama di desa-desa yang belum menjalankan aktivitas koperasi secara optimal. Pengalaman koperasi inklusi yang telah lebih dahulu menjalankan kegiatan usaha dinilai dapat menjadi bahan pembelajaran bagi pengembangan koperasi desa.
Yayasan Sikola Mombine memandang koperasi bukan sekadar wadah pengembangan usaha dan peningkatan kesejahteraan anggota, melainkan juga ruang untuk membangun kesetaraan, partisipasi, dan kepemimpinan ekonomi.
Perempuan dan penyandang disabilitas, menurut yayasan tersebut, perlu ditempatkan sebagai pelaku utama pembangunan ekonomi, bukan hanya sebagai penerima manfaat program pemberdayaan.
Melalui audiensi ini, Yayasan Sikola Mombine berharap terbangun komunikasi dan kerja sama yang lebih luas dengan Kementerian Koperasi RI, terutama dalam memperkuat kapasitas pengurus, memperluas akses pembiayaan, serta membuka peluang kemitraan dan akses pasar bagi koperasi inklusi.
Pengalaman lima koperasi dari Sulawesi Tengah tersebut diharapkan dapat menjadi pembelajaran bahwa pengembangan ekonomi berbasis koperasi dapat melibatkan kelompok yang selama ini menghadapi keterbatasan akses terhadap sumber daya dan kesempatan ekonomi. */JEF
