KPU Palu, Verifikasi 240 Data Pemilih Meninggal Dunia di 21 Kelurahan

Ketua Divisi Perencanaan, Data, dan Informasi, Muhammad Musbah, melepas Tim Coktas, di depan Kantor KPU Kota Palu, Kamis (19/11/2026). FOTO: PAY

TANAMODINDI, MERCUSUAR – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Palu akan memverifikasi 240 data pemilih yang tercatat meninggal dunia dan tersebar di 21 kelurahan pada delapan kecamatan. Verifikasi dilakukan melalui program Pencocokan dan Penelitian Terbatas (Coktas) Triwulan IV 2026 untuk memastikan akurasi data pemilih.
Ketua Divisi Perencanaan, Data, dan Informasi KPU Kota Palu, Muhammad Musbah, mengatakan, data tersebut merupakan bagian dari pemutakhiran data pemilih semester II 2026 yang dibagi dalam dua tahap, yakni Triwulan III dan Triwulan IV.

Pada Triwulan III, KPU telah menyelesaikan verifikasi terhadap data pensiunan TNI/Polri. Sementara pada Triwulan IV, fokus verifikasi diarahkan pada pemilih yang tercatat telah meninggal dunia.
“Data yang mau diverifikasi ada yang meninggal dunia, ada yang pemilih baru yang masuk, kemudian ada pensiunan TNI/Polri. Pensiunan TNI/Polri itu sudah kita selesaikan di triwulan ketiga kemarin. Nah, sekarang fokusnya ke yang meninggal dunia,” kata Musbah usai apel pelepasan Tim Coktas di halaman Kantor KPU Kota Palu, Kamis (19/11/2026).
Dari total 240 data tersebut, sebanyak 142 merupakan laki-laki dan 98 perempuan. Data itu menjadi sampel verifikasi yang tersebar di delapan kecamatan di Kota Palu.

Di Kecamatan Palu Timur, terdapat 30 data, masing-masing 20 di Kelurahan Besusu Barat, sembilan di Besusu Timur, dan satu di Lolu Selatan. Kecamatan Mantikulore juga mencatat 30 data yang seluruhnya berada di Kelurahan Talise.
Selanjutnya, Kecamatan Palu Utara memiliki 31 data, terdiri atas 11 di Kelurahan Kayumalue Ngapa, 16 di Kayumalue Pajeko, dan empat di Mamboro. Kecamatan Tawaeli mencakup 30 data, masing-masing enam di Panau, 10 di Pantoloan, dan 14 di Pantoloan Boya.

Di Kecamatan Palu Selatan terdapat 30 data, yakni 21 di Birobuli Selatan dan sembilan di Birobuli Utara. Kecamatan Tatanga juga mencatat 30 data, terdiri atas 27 di Palupi dan tiga di Pengawu.
Sementara itu, Kecamatan Palu Barat memiliki 30 data, masing-masing 20 di Kamonji dan 10 di Siranindi. Adapun Kecamatan Ulujadi mencakup 30 data yang tersebar di Buluri sebanyak tujuh, Donggala Kodi sembilan, Kabonena 13, dan Silae satu data.

Musbah menjelaskan, proses verifikasi melibatkan jajaran sekretariat KPU Kota Palu dan tim monitoring. Petugas akan berkoordinasi dengan pemerintah kelurahan hingga pengurus RT/RW untuk memastikan kebenaran informasi mengenai pemilih yang tercatat meninggal dunia.

Jika informasi yang diperoleh masih diragukan, petugas akan melakukan pengecekan langsung ke rumah warga yang bersangkutan.

“Meskipun tidak semua, tapi mayoritas kami akan kunjungi, memverifikasinya. Bisa juga informasi didapat dari RT dan pihak kelurahan. Kalau masih keragu-raguan masih muncul, kita akan turun lagi sampai ke rumah yang bersangkutan,” ujarnya.

Hasil verifikasi selanjutnya akan diperbarui dalam sistem pengelolaan data pemilih dan menjadi bahan pembahasan dalam pleno pemutakhiran data Triwulan IV 2026 yang direncanakan berlangsung pada Desember mendatang.
Sebelum pleno, KPU juga akan menghimpun masukan masyarakat serta saran perbaikan dari Bawaslu. Data hasil verifikasi akan divalidasi terlebih dahulu sebelum ditetapkan dalam pleno.

Menurut Musbah, pengolahan data untuk kebutuhan pleno biasanya dikunci sekitar lima hari sebelum pelaksanaan. Apabila terdapat masukan baru setelah pleno, KPU akan menindaklanjutinya melalui pemutakhiran data pada 2027.
Ia menegaskan, kegiatan Coktas tidak hanya berfokus pada 240 data yang menjadi sasaran utama. Jika dalam proses verifikasi lapangan ditemukan informasi mengenai pemilih baru atau warga yang belum terdaftar, KPU tetap dapat menindaklanjutinya.

Selain itu, KPU Kota Palu terus berkoordinasi dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) untuk memeriksa data kependudukan yang tidak sesuai atau mengalami anomali, termasuk ketidaktepatan Nomor Induk Kependudukan (NIK). TIN

Pos terkait