Seniman Soroti Penyusunan PPKD Kota Palu

Bincang Seni #21 yang digelar Komunitas Seni Lobo di Rumah Seni Sjahrir Lawide, Kelurahan Tavanjuka, Rabu (18/11/2026). FOTO: JEFRI/MS

TAVANJUKA, MERCUSUAR – Keterlibatan seniman dan keberpihakan anggaran menjadi sorotan dalam Bincang Seni #21 yang digelar Komunitas Seni Lobo di Rumah Seni Sjahrir Lawide, Kelurahan Tavanjuka, Rabu (18/11/2026). Diskusi bertema “PPKD Kota Palu: Seniman Bisa Apa?” ini, membahas arah kebijakan kebudayaan dan keberlanjutan ekosistem seni di Sulawesi Tengah.

Diskusi menghadirkan pegiat literasi, Moh. Isnaeni Muhidin dan pelaku seni, Iin Ainar Lawide sebagai pemantik. Adapun sebagai penanggap, yakni Herman Wahid dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Palu serta Moh. Syafari Firdaus selaku pemerhati budaya.

Neni Muhidin, sapaan akrabnya, mempertanyakan sejauh mana kebijakan dan anggaran pemerintah berdampak pada kehidupan seniman. Menurutnya, berbagai kegiatan kesenian masih banyak bergantung pada dana pribadi dan swadaya komunitas. Ia juga menekankan pentingnya menempatkan kebudayaan dalam perencanaan pembangunan daerah.

Sementara itu, Moh. Syafari Firdaus dalam kertas kerjanya menilai, kebijakan kebudayaan selama ini cenderung berfokus pada objek, tetapi belum cukup memperhatikan kesejahteraan pelakunya. Ia mengusulkan riset komprehensif, ekosistem kebudayaan yang demokratis, serta perlindungan dan peningkatan kesejahteraan seniman.

Berbagai tanggapan hadir dalam diskusi tersebut, mulai dari kritik terhadap peran pemerintah dalam mengelola data kebudayaan, juga desakan agar gagasan komunitas benar-benar dimasukkan dalam PPKD dan ditindaklanjuti melalui peta jalan yang jelas.

Menanggapi masukan tersebut, Herman Wahid mengakui pendataan sanggar seni di Kota Palu belum lengkap dan koordinasi internal di Disdikbud Kota Palu masih perlu diperkuat. Ia menyatakan akan berkoordinasi dengan kepala dinas, serta melibatkan seniman, budayawan, komunitas dan kelompok berkepentingan lainnya dalam pemutakhiran PPKD.

Iin Ainar Lawide turut mengingatkan pentingnya Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK) sebagai instrumen untuk mengukur capaian dan menentukan prioritas anggaran. Sementara itu, dosen teater Institut Seni Budaya Indonesia Makassar, Erwin Sirajuddin, mendorong penguatan pendidikan seni melalui sekolah, serta pembahasan pendirian institusi pendidikan tinggi khusus seni dan budaya di Sulawesi Tengah.

Diskusi tersebut juga membahas persoalan lainnya, yakni pemajuan kebudayaan yang tidak hanya berkaitan dengan pendataan dan penyelenggaraan kegiatan. Ketersediaan ruang berkarya, pendidikan, pendanaan, regenerasi dan perlindungan seniman juga menjadi kebutuhan yang perlu dijawab pemerintah.

Peserta berharap, pembaruan PPKD tidak berhenti sebagai dokumen administratif. Keterlibatan seniman perlu diwujudkan dalam ruang untuk memengaruhi isi, prioritas, dan pelaksanaan kebijakan kebudayaan di Kota Palu. JEF

Pos terkait