MOROWALI, MERCUSUAR – Kepala Divisi Advokasi Badan Aksi Tani Indonesia (BAKTI) Cabang Morowali, Zulfikar menyoroti DPRD Kabupaten Morowali, yang menurutnya belum menunjukkan pengawasan dan tindakan konkret terhadap berbagai persoalan yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat.
Salah satunya, sebut Zulfikar, adalah kondisi Pasar Bungku yang dinilai masih membutuhkan perhatian serius, sebagai salah satu pusat aktivitas ekonomi masyarakat.
“Pasar Bungku adalah salah satu akar ekonomi rakyat. Ketika pasar tidak dikelola dengan baik, pedagang dan masyarakat terdampak. Begitu pula petani. Ketika kebutuhan dasar petani tidak diperhatikan, maka yang terdampak bukan hanya petani, tetapi juga rantai ekonomi masyarakat secara keseluruhan,” ujar Zulfikar, Selasa (8/9/2026).
Ia menilai, pembangunan daerah seharusnya tidak hanya berorientasi pada kegiatan yang bersifat seremonial atau pada pembangunan yang terlihat secara fisik. Pemerintah, kata dia, harus memastikan setiap kebijakan yang dijalankan benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat.
Dalam kondisi tersebut, DPRD Morowali dinilai memiliki peran penting untuk menjalankan fungsi pengawasan terhadap jalannya pemerintahan daerah. Karena itu, Zulfikar mempertanyakan sejauh mana fungsi tersebut dijalankan ketika sejumlah persoalan publik masih terus dikeluhkan masyarakat.
Ia menegaskan, DPRD tidak seharusnya hanya hadir dalam agenda persidangan, tetapi harus memastikan amanah rakyat yang diberikan kepada para wakil rakyat benar-benar dijalankan.
“Ketika hari ini ada kebijakan pemerintah yang dianggap membelakangi kebutuhan dasar rakyat, sementara DPRD seakan tuli dan buta terhadap persoalan tersebut, lalu siapa yang akan memberikan solusi? DPRD bukan hanya tempat bersidang. Ada amanah rakyat yang dititipkan kepada mereka,” tegasnya.
Zulfikar juga mengingatkan fungsi pengawasan tidak seharusnya baru dijalankan setelah persoalan berkembang menjadi lebih besar. DPRD, menurutnya, harus mampu melihat dan merespons setiap kebijakan pemerintah daerah yang berpotensi memberikan dampak langsung terhadap kehidupan masyarakat.
Lebih jauh, Zulfikar menyebut kondisi tersebut sebagai alarm bagi seluruh pemangku kepentingan di Kabupaten Morowali. Menurutnya, pemerintahan yang berjalan tanpa pengawasan kuat dari lembaga legislatif dapat menimbulkan kekhawatiran terhadap arah kebijakan dan pembangunan daerah.
Karena itu, ia meminta DPRD Morowali menggunakan kewenangan yang dimiliki untuk melakukan evaluasi dan pengawasan secara terbuka terhadap berbagai kebijakan pemerintah daerah yang berdampak langsung kepada masyarakat.
“Morowali bukan hanya tentang pembangunan yang terlihat megah. Morowali adalah tentang rakyat yang membutuhkan pasar yang layak, petani yang diperhatikan, infrastruktur yang memadai, serta pemerintahan yang benar-benar hadir. Jika pemerintah tidak mampu melihat itu dan DPRD memilih diam, maka yang menjadi korban adalah rakyat,” tutup Zulfikar. TAR
