MOROWALI UTARA, MERCUSUAR – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Morowali Utara menilai, berhentinya aktivitas sejumlah perusahaan tambang telah memberikan dampak signifikan terhadap kondisi perekonomian daerah.
Anggota DPRD Morut, Arman Purnama Marunduh mengatakan, penghentian operasional perusahaan berimbas langsung pada pemutusan hubungan kerja (PHK) karyawan, yang kemudian memicu efek berantai di sektor ekonomi masyarakat.
“Berhentinya aktivitas perusahaan berdampak pada PHK karyawan. Ketika itu terjadi, perekonomian langsung melemah,” ujar Arman, Minggu (19/4/2026).
Menurutnya, kondisi tersebut terlihat dari menurunnya tingkat hunian rumah kos, melemahnya daya beli masyarakat, hingga lesunya aktivitas usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
Ia menjelaskan, UMKM di wilayah lingkar tambang seperti Bunta, Tompira, hingga Bungintimbe, sangat bergantung pada perputaran ekonomi yang bersumber dari penghasilan karyawan perusahaan.
Namun, dalam praktiknya, sebagian besar pendapatan karyawan hanya digunakan untuk memenuhi kebutuhan dasar, seperti biaya sewa tempat tinggal, kebutuhan keluarga, dan transportasi.
“Penghasilan mereka hampir habis untuk kebutuhan pokok, sehingga sangat sedikit yang dibelanjakan di luar itu. Dampaknya, banyak UMKM tidak mampu bertahan,” katanya.
Selain itu, Arman juga menyoroti minimnya kontribusi sektor industri tambang nikel terhadap pendapatan asli daerah (PAD) Morowali Utara.
Ia menyebutkan, PAD Morut saat ini berkisar Rp240 miliar, jauh tertinggal dibandingkan Kabupaten Morowali yang telah menembus lebih dari Rp1 triliun, meskipun memiliki karakteristik sumber daya yang relatif serupa.
“Padahal objek dan industrinya relatif sama, tetapi kontribusinya sangat berbeda,” ujarnya.
Kondisi ini turut dibenarkan oleh pelaku UMKM di wilayah lingkar tambang. Muhammad Arif, pedagang ayam potong di Desa Towara, Kecamatan Petasia Timur, mengaku usahanya terdampak langsung akibat gelombang PHK karyawan tambang.
Sebelum terjadi PHK, ia mampu menjual 10 hingga 15 ekor ayam per hari dengan harga Rp75 ribu per ekor. Namun kini, penjualannya turun drastis menjadi hanya 1 hingga 2 ekor per hari, dengan harga Rp70 ribu per ekor.
Hal serupa dialami Carolina, pedagang buah, sayur, dan rempah di desa yang sama. Ia mengaku terpaksa menutup usahanya setelah enam bulan terakhir mengalami penurunan pendapatan akibat berkurangnya jumlah pelanggan.
“Dulu pendapatan bisa Rp2 sampai Rp3 juta per hari, dengan keuntungan sekitar Rp500 ribu. Sekarang pembeli hampir tidak ada karena banyak karyawan sudah tidak bekerja,” tuturnya.
Selain perdagangan, sektor jasa seperti penyedia makanan dan minuman (catering) yang selama ini memasok kebutuhan perusahaan juga ikut terdampak.
Sementara itu, Direktur Yayasan KOMIU, Gifvents Lasimpo, menilai penguatan sektor UMKM menjadi langkah krusial di tengah melemahnya aktivitas industri tambang.
Menurutnya, basis produksi tradisional seperti perkebunan rakyat non-sawit dan perikanan tangkap saat ini telah terdampak dan sulit dipulihkan sebagai sumber ekonomi utama, sehingga ketergantungan masyarakat terhadap sektor tambang semakin tinggi.
“Kondisi ini membuat warga cenderung bergantung pada sektor tambang. Karena itu, penguatan UMKM menjadi sangat penting sebagai alternatif penggerak ekonomi,” ujarnya.
Ia mengapresiasi langkah Pemerintah Kabupaten Morowali Utara yang telah menyalurkan Bantuan Kewirausahaan Mandiri (BKM) bagi pelaku UMKM.
Namun demikian, Gifvents menekankan perlunya strategi kebijakan yang lebih terintegrasi agar UMKM dapat berkembang secara berkelanjutan.
“UMKM perlu diintegrasikan ke dalam ekosistem kawasan industri. Ini penting agar mereka tidak hanya bergantung pada konsumsi lokal, tetapi juga menjadi bagian dari rantai pasok industri, meskipun saat ini beberapa perusahaan tengah melakukan pengurangan operasional,” jelasnya.
Ia menilai, tanpa integrasi tersebut, UMKM akan tetap rentan terhadap fluktuasi aktivitas industri tambang yang selama ini menjadi penopang utama ekonomi daerah. */JEF
