Pemkab Morowali Berhutang Rp60 M

  • Whatsapp

MOROWALI, MERCUSUAR – Informasi bahwa Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Morowali banyak berhutang pada pihak ketiga/kontraktor yang belum terbayar, honor guru kontrak selama tiga bulan serta Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) yang hingga saat ini belum dibayar ternyata benar. Hal tersebut disebabkan oleh pelaksanaan pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak 2018.

Berita Terkait

Hal itu terungkap dari pengakuan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Morowali Alwi Gawi saat dikonfirmasi wartawan Media ini, Senin (16/4/2018).

Pilihan Redaksi :  Smelter PT GNI Sudah Memasuki Tahap Komisioning

Dikatakan Alwi bahwa banyaknya pengeluaran anggaran Pemkab Morowali saat ini disebabkan karena pesta demokrasi lima tahunan itu.

“Jika saja tidak ada Pilkada tahun ini, Insya Allah kita bisa lancar membayar hak-hak pihak ketiga, termasuk ASN dan honorer. Total anggaran secara keseluruhan diperkirakan mencapai kurang lebih 60 milyar (M) rupiah,” ungkap Alwi.

Dari total anggaran penyelenggaraan Pilkada 2018 yang mencapai sekira Rp60 milyar itu, pihaknya masih menyisakan tunggakan.

Untuk KPUD Morowali, masih ada hutang sekira Rp3 milyar, sedangkan untuk Panwaslu Kabupaten Morowali masih ada hutang sekira Rp1 milyar.

Sementara dana pengamanan dalam hal ini Polres Morowali, pihaknya masih berhutang sebesar Rp1,6 milyar dari total anggaran Rp19  milyar.

Pilihan Redaksi :  Dintan Morowali Panen Raya Padi Organik

“Kami tetap berupaya Insya Allah tetap kami akan berusaha segera melunasinya, karena untuk penyelenggaraan Pilkada ini tidak bisa ditunda pembayarannya” kata Alwi.

Dampak dari kekosongan kas daerah tersebut ternyata sangat luas, hingga saat ini BPKAD Morowali belum juga membayar TPP dan gaji honorer lingkup Pemkab Morowali serta hutang kepada para kontraktor yang telah menyelesaikan pekerjaan fisiknya 100 persen sejak akhir 2017 lalu.

“Tentunya sudah menjadi kewajibannya kami untuk melunasi hak-hak mereka, tapi harus sabar menunggu karena sampai saat ini dana bagi hasil dari Pemerintah Pusat belum juga masuk ke kami,” ujarnya.

Khusus gaji guru kontrak, lanjut Alwi, hingga saat ini pihaknya belum menerima data lengkap dari Dinas Pendidikan Daerah. Olehnya tagihan yang telah dimasukkan ditarik kembali untuk diperbaiki.

Pilihan Redaksi :  BNI KCP Bungku Resmi Tempati Kantor Baru

“Untuk gaji guru kontrak belum ada data lengkap di kami, sehingga tagihan yang pernah dimasukkan ditarik kembali. Insya Allah bulan depan baru diproses” tutupnya.BBG

 

Baca Juga