LERE, MERCUSUAR – Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu memperkuat pendampingan sertifikasi halal bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di Sulawesi Tengah melalui kerja sama dengan Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sulawesi Tengah. Kolaborasi ini diarahkan untuk meningkatkan legalitas, kualitas, dan daya saing produk usaha lokal.
Kerja sama tersebut ditandai dengan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) tentang Fasilitasi Sertifikat Halal bagi Produk UMKM di Sulawesi Tengah, yang berlangsung di Aula Pascasarjana UIN Datokarama, Selasa (10/11/2026).
PKS ditandatangani Kepala Dinas Koperasi dan UKM Sulawesi Tengah, Sumarno, mewakili pemerintah daerah, bersama Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) UIN Datokarama, Dr. Sahran Raden, S.Ag., S.H., M.H.
Sahran mengatakan sertifikasi halal tidak seharusnya dipandang sebatas pemenuhan kewajiban administratif, tetapi juga menjadi instrumen perlindungan konsumen, penguatan kepercayaan publik, dan pemberdayaan ekonomi masyarakat.
Menurutnya, pelaksanaan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal harus disertai dukungan konkret kepada pelaku UMKM, terutama usaha mikro dan kecil yang masih menghadapi keterbatasan modal, akses informasi, dan pemahaman mengenai prosedur sertifikasi.
“Negara tidak boleh hanya hadir untuk mewajibkan sertifikasi halal, tetapi juga harus hadir untuk memampukan pelaku UMKM. Karena itu, fasilitasi, pendampingan, dan edukasi menjadi bagian penting agar kebijakan jaminan produk halal tidak justru menjadi beban bagi usaha kecil,” ujar Sahran yang juga menjadi narasumber dalam kegiatan tersebut.
Dalam perjanjian kerja sama itu, kedua pihak menyepakati pembagian peran dalam proses fasilitasi sertifikasi. Dinas Koperasi dan UKM bertanggung jawab menyiapkan data pelaku usaha, memfasilitasi produk yang akan didaftarkan, serta menyediakan pembiayaan sesuai ketentuan anggaran dan peraturan yang berlaku.
Sementara itu, LPPM UIN Datokarama bertugas memberikan informasi, melaksanakan sosialisasi, serta mendampingi UMKM yang diusulkan untuk memperoleh sertifikat halal. Kerja sama tersebut dirancang berlaku selama empat tahun sejak ditandatangani.
Sahran menegaskan, keterlibatan perguruan tinggi dalam program ini merupakan bagian dari pelaksanaan fungsi penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Menurutnya, perguruan tinggi perlu menerapkan keilmuannya untuk membantu menyelesaikan persoalan yang dihadapi masyarakat, termasuk dalam pengembangan usaha dan peningkatan kualitas produk.
Pendampingan sertifikasi halal, lanjutnya, juga tidak boleh hanya berorientasi pada penerbitan dokumen. Pelaku usaha perlu memahami seluruh proses produksi, mulai dari pemilihan bahan baku, kebersihan, pengolahan, hingga pengemasan dan konsistensi menjaga kehalalan produk.
“Pendampingan sertifikasi halal harus dibangun sebagai ekosistem. Pelaku usaha perlu memahami bahan baku, proses produksi, kebersihan, pengemasan, hingga konsistensi menjaga kehalalan produk. Dengan demikian, sertifikat halal bukan sekadar dokumen, melainkan jaminan kualitas dan kepercayaan konsumen,” jelasnya.
Melalui kolaborasi tersebut, LPPM UIN Datokarama berharap semakin banyak UMKM di Sulawesi Tengah mendapatkan akses pendampingan sertifikasi halal. Upaya ini diharapkan meningkatkan nilai tambah produk lokal sekaligus membuka peluang bagi pelaku usaha untuk menjangkau pasar yang lebih luas.
Sahran menekankan, keberhasilan program tidak semata-mata diukur dari jumlah sertifikat yang diterbitkan, tetapi juga dari peningkatan kapasitas dan kemandirian pelaku usaha.
“Tujuan akhirnya bukan hanya bertambahnya jumlah sertifikat halal, tetapi tumbuhnya UMKM yang mandiri, berkualitas, dan berdaya saing. Inilah wujud nyata pengabdian perguruan tinggi dalam mendukung pembangunan ekonomi masyarakat,” katanya. */JEF
