Audiens ke KPUD, PKS Sulteng Pastikan Penuhi Syarat Keanggotaan

  • Whatsapp
PKS SULTENG-1e3675cc
Pengurus Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Provinsi Sulawesi Tengah (Sulteng) melaksanakan audiens bersama Ketua dan Komisioner KPUD Sulteng, Selasa (2/8/2022) di Aula Kantor KPU Sulteng.FOTO : HUMAS PKS SULTENG

PALU, MERCUSUAR – Pengurus Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Provinsi Sulawesi Tengah (Sulteng) melaksanakan audiens bersama Ketua dan Komisioner KPUD Sulteng, Selasa (2/8/2022) di Aula Kantor KPU Sulteng.

Rombongan Pengurus dipimpin Ketua DPW PKS Sulteng, Muhammad Wahyudin, bersama Sekjen DPW, Rusman Ramli, Kabid Pemenangan Pemilu, Rustam Abidin, Ketua Bidang Polhukam dan Tenaga Kerja, Sri Atun dan Sekretaris Humas Lilasari Melati.

Pengurus DPW diterima Ketua KPU Sulteng, Nisbah serta dua komisioner yakni Sahran Raden dan Syamsul Gafur.

Muhammad Wahyuddin menjelaskan, audiens itu merupakan instruksi Sekretaris Jenderal (Sekjen) Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PKS setelah melakukan pendaftaran di KPU RI, Senin 1 Agustus 2022.

“Tujuannya memastikan berkas pendaftaran PKS tidak ada masalah lagi sekaligus membangun silaturahim dengan KPU Sulteng,”kata Wahyuddin.

Menurutnya, PKS Sulteng sebenarnya telah melakukan langkah-langkah antisipatif sekaitan dengan persyaratan bagi Partai Politik (Parpol) dalam mengikuti Pemilu 2024.

Misalnya soal keanggotaan Parpol yang tidak boleh bertatus TNI-POLRI,PNS maupun unsur penyelenggara Pemilu. Dimana PKS menyamakan antara nomor KTA PKS dengan nomor induk kependudukan. Hal ini bermaksud sebagai pembanding ketika diinput ke sistem.

Demikian halnya pemenuhan syarat keanggotaan yang tidak boleh terdaftar ganda lintas Parpol. Semua syarat itu telah disaring secara internal sebelum input ke Sistem Informasi Partai Politik (Sipol). Pihaknya memastikan bahwa untuk kegandaan anggota partai sudah diverifikasi lebih awal secara internal.

“Jadi kita sudah saring sebelum kita upload ke Sipol. Dan memang kita temukan beberapa nama yang ter upload dobol. Kita pastikan tidak ada yang ganda baru kita upload ke Sipol,”jelasnya.

Soal keanggotaan menurutnya memang menjadi konsentrasi PKS dalam pemenuhan syarat. Karena itu, antisipasi pihaknya melakukan input data anggota lebih 10persen dari batas minimal yang diminta yakni 1/1000. Sehingga kalaupun ditemukan kegandaan, maka tidak perlu lagi diperbaiki karena masih ada cadangan

Baca Juga