POSO MERCUSUAR – Bupati Poso Kolonel (Pur) Darmin A Sigilipu disarankan untuk melakukan koordinasi dengan Gubernur Sulteng Longki Djanggola, terkait pengisian jabatan Sekretaris Kabupaten (Sekkab) Poso yang prosesnya saat ini sedang berjalan.
Hal dipandang perlu karena ada kewenangan yang sangat ‘urgen’ yang dimilki gubernur dalam hal penetapan seorang Sekkab dilingkup pemerintahan kabupaten.
“Ini kami pandang perlu, karena biar bagaimanapun ada kewenangan gubernur pada masalah masalah seperti ini,” tandas Andi Abdi yang juga ketua Partai Berkarya Kabupaten Poso pada Media ini, Rabu (15/8/2018).
Selain itu, sambungnya, tidak kalah penting Bupati Poso selaku pengguna (user) hendaknya mengambil langkah-langkah konstruktif serta tetap mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Lanjut Andi Andi, jabatan sekkab adalah jabatan karier. Namun karena jabatan itu begitu strategis, maka nilai politisnya terkadang berkembang pada setiap adanya suksesi calon Sekkab pada wilayah tertentu, termasuk di Kabupaten Poso. “Semi politis sering muncul, karena jabatan sekkab punya nilai yang strategis di pemerintahan daerah, walaupun jabatan ini sifatnya adalah jabatan karier,” urainya.
Olehnya, kata dia, langkah paling tepat yakni melakukan koordinasi dengan gubernur. Sehingga, berbagai masalah dapat dibicarakan serta mendapat solusi yang baik tanpa harus mengabaikan aspirasi masyarakat serta tidak melanggar aturan main yang berlaku. “Saya yakin semua ini akan terlaksana dengan baik, jika bapak Bupati Poso mau membangun komunikasi yang intens dengan Gubernur Sulawesi Tengah,” tutupnya. ULY
