PALU, MERCUSUAR – Gubernur Sulawesi Tengah (Sulteng), Rusdy Mastura, bersama Wakil Gubernur, Ma’mun Amir, didampingi Asisten Administrasi Umum, Hukum dan Organisasi, Moeliono, Sekretaris BPKAD, Aswin Saudo, menerima Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Provinsi Sulteng tahun 2022 dari Presiden RI, Joko Widodo melalui virtual, di ruang Polibu kantor Gubernur, Senin (29/11/2021).
“Penyerahan DIPA tahun 2022 sedikit berbeda dengan prosesi di tahun-tahun sebelumnya,” tulis Kabag Humas Biro Adpim, Adiman Raja dalam rilisnya.
Penyerahan tahun ini katamya, dilakukan secara simbolis maupun melalui virtual, kepada beberapa pimpinan Kementerian/Lembaga (K/L), kepada seluruh pimpinan K/L dan daerah.
“Daftar isian pelaksanaan anggaran Dipa dan buku daftar alokasi transfer ke daerah dan Dana Desa (DD) tahun 2022,” ujar presiden melalui virtual, saat penyerahan DIPA dan Buku Daftar Alokasi TKDD tahun 2022.
Dalam sambutannya, Jokowi mengingatkan semua harus tetap waspada, karena pandemi belum berakhir, dan di tahun 2022, pandemi ini masih menjadi ancaman dunia, juga ancaman bagi negara Indonesia.
“Selain varian lama di beberapa negara telah muncul varian baru, varian Omicron yang harus menambah kewaspadaan kita,” katanya.
Presiden menekankan agar dilakukan antisipasi dan mitigasi. Maka perlu disiapkan sedini mungkin, agar tidak mengganggu kesinambungan program reformasi.
“Program yang sedang kita lakukan, serta program pemulihan ekonomi nasional yang sedang kita laksanakan,” ujar presiden.
Selain itu, kata dia, untuk menghadapi ketidakpastian tahun 2022, pemerintah harus merancang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun 2022 yang responsif, yang antisipatif, dan juga fleksibel. Selalu berinovasi dan mengantisipasi berbagai perubahan yang terjadi, dengan tetap menjaga tata kelola yang baik.
“APBN Tahun 2022 memiliki peran sentral sebagai presidensi G20 kita harus menunjukkan kemampuan kita dalam menghadapi perubahan iklim, terutama dalam pengurangan emisi dan gerakan perbaikan lingkungan secara berkelanjutan,” ungkapnya.
Menurut presiden, pemerintah harus menunjukkan aksi nyata terhadap komitmen pada green dan sustainable ekonomi. Selain itu, APBN Tahun 2022 juga harus mendorong kebangkitan ekonomi nasional dan mendukung reformasi struktural.
“Kita akan fokus pada 6 kebijakan utama yang pertama melanjutkan pengendalian covid 19 dengan tetap mempertahankan sektor kesehatan,” jelas presiden.
Kemudian, yang kedua menjaga keberlanjutan program perlindungan sosial bagi masyarakat kurang mampu dan rentan usia.
Ketiga, peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) yang unggul. Empat, melanjutkan pembangunan infrastruktur dan meningkatkan kemampuan adaptasi teknologi. Lima, penguatan desentralisasi fiskal untuk peningkatan dan pemerataan kesejahteraan antar daerah. Dan keenam, melanjutkan reformasi penganggaran dengan menerapkan zero base budgeting agar belanja lebih efisien.
“Sekali lagi di tahun 2022, kita harus tetap mempersiapkan diri menghadapi risiko pandemi COVID, yang masih membayangi dunia dan negara kita Indonesia. Ketidakpastian bidang kesehatan dan perekonomian harus menjadi basis kita dalam membuat perencanaan dan melaksanakan program,” katanya. BOB
