MORUT, MERCUSUAR – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Morowali Utara (Morut) melakukan rasionalisasi anggaran untuk perjalanan dinas seluruh pejabat dan ASN sebagai langkah penanggulangan COVID-19. Selain itu, rasionalisasi juga dilakukan untuk kegiatan belanja lainnya yang dianggap tidak mendesak.
“Saya sudah perintahkan untuk rasionalisasi biaya perjalanan dinas para pejabat dan ASN. Ini untuk kepentingan kemanusiaan. Selain itu biaya-biaya yang tidak terlalu mendesak juga dipotong untuk membantu mengatasi pencegahan Virus Corona atau COVID-19,” kata Plt Bupati Morut, Moh Asrar Abd Samad, akhir pekan lalu.
Ia menyatakan kegiatan yang sudah direncanakan namun tidak terlalu mendesak, seperti diklat-diklat atau kegiatan sejenis lainnya dibatalkan agar biaya penanganan penyakit menular tersebut memadai dan cukup. “Termasuk biaya untuk diklat atau penataran-penataran yang tidak terlalu penting juga saya minta dipangkas untuk masalah kemanausiaan ini terkait wabah COVID-19,” jelasnya.
ALOKASIKAN RP28 M UNTUK SEMBAKO GRATIS
Selain harus selamatkan masyarakat dari wabah COVID-19 yang semakin cepat penularannya dan bisa merenggut nyawa manusia, pemkab juga berencana mengalokasikan pembiayaan melalui APBD untuk menyantuni masyarakat yang ekonominya terdampak.
“Kami akan mengalokasikan melalui APBD senilai Rp28 miliar (M) untuk pengadaan sembako gratis. Sembako itu akan dibagikan pada warga yang terdampak akibat COVID-19, seperti telur, vitamin dan juga beras sebelum Lebaran,” katanya.
Disebutkannya, sebelum memutuskan masalah pemangkasan anggaran itu terlebih dulu melakukan rapat bersama Tim Gugus COVID-19. Materinya untuk membahas tindak lanjuti Inpres Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Refocusing Kegiatan Realokasi Anggaran serta PBJ dalam rangka Percepatan Penanganan COVID-19.
Semua Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemkab Morut sepakat memangkas anggaran untuk mengatasi penyebaran COVID-19 ini. Saat ini setiap insntansi sementara mengatur rasionalisasi anggaran itu. VAN
