“Jadi sederhana saja, jika ada yang berani motong, siapa dan berapa dipotongnya silahkan penerima bantuan laporkan,” jelasnya.
Marselinus, anggota DPRD Kota Palu juga menyayangkan pihak perbankan yang menawarkan asuransi kepada penerima BPUM di tengah kondisi ekonomi yang sulit, apalagi dibayarkan dengan mengunakan dana bantuan untuk mereka yang ekonominya sedang sulit.
“Potongan Rp50.000 itu saya rasa cukup besar bagi mereka. Sekalipun itu dalam bentuk asuransi, apakah pantas ditawarkan untuk mereka yang saat ini sedang kesusahan, apakah ada jaminan dari perbankan terkait pengklaiman asuransi dengan mudah tanpa syarat-syarat yang memberatkan,” jelasnya.HAI/RES
