28 November, Sidang PK Mantan Bupati Buol

  • Whatsapp
Lilik Sugihartono
PALU, MERCUSUAR – Majelis Hakim Pengadilan Negeri (PN) Klas IA/PHI/Tipikor Palu diketuai Elvin Adrian SH MH dengan anggota Darmansyah SH MH dan Bonifasius Nadya Aribowo SH MH Kes telah menetapkan jadwal sidang baruPeninjauan Kembali (PK) Nomor: 12/Pid.Sus-TPK/PK/2018/PN Pal yang diajukan terpidana mantan Bupati Buol Amran H Batalipu pada Rabu 28 November 2018.

Jadwal sidang PK tersebut telah disampaikan pada Amran H Batalipu selaku pemohon melalui PN Bandung.

Sidang PK terkait putusanMahkamah Agung (MA) tanggal 11 Januari 2017 Nomor: 2041 K/PID.SUS/2016 Jo putusan PN Klas IA/PHI/Tipikor Palu tanggal 20 Juni 2016 Nomor: 14/Pid.Sus-TPK/2016/PN Pal.

Amran H Batalipu merupakan terpidana kasus korupsi APBD Buol tahun 2010 yang dikelola Dinas Pengelola, Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Buol melalui sistem panjar kas.

Pilihan Redaksi :  Komnas HAM, Minta Polisi Percepat Penanganan Kekerasan di Lapas Parigi

“Pemberitahuan jadwal sidang telah dilayangkan pada pemohon Amran H Batalipu melalui Pengadilan Negeri Bandung, karena bersangkutan saat ini tengah menjalani pidana untuk perkara lain di Lapas Sukamiskin,” singkat Humas PN Klas IA/PHI/Tipikor Palu Lilik Sugihartono SH pada Media ini mengacu data di Panitera Tipikor, Kamis (25/10/2018).

Diketahui, putusan MA Nomor: 2041 K/PID.SUS/2016 Amran H Batalipu dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ‘korupsi secara bersama-sama sebagai perbuatan berlanjut’ sebagaimana dakwaan Primair JPU Pasal 2 Ayat (1) UUNomor: 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tipikor yang telah diubah dengan UU Nomor: 20 tahun 2001 Jo Pasal 55 Ayat (1) ke- 1 KUHP Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP.

Pilihan Redaksi :  BRIN dan BPS Kerjasama Riset, Kaji Pandemi COVID-19 Dari Perspektif Sosial Demografi

Olehnya, ia dihukum pidana penjara delapan tahun dan denda Rp200 jutadengan ketentuan jika tidak dibayar, maka diganti pidana kurungan enam bulan.

Selain itu, ia juga dihukum membayar uang pengganti Rp2.378.359.300. Apabila uang pengganti tersebut tidak dibayar dalam waktu paling lama satu bulan setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut. Dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang cukup untuk membayar uang pengganti tersebut, maka diganti pidana penjara selama tiga tahun.

Sebelumnya, Senin (20/6/2018),Majelis Hakim PN Klas IA/PHI/Tipikor Palu diketuai I Made Sukanada SH MH dengan anggota Dede Halim SH MH dan Felix Da Lopes SH MH menjatuhkan putusan (vonis) bebas terdakwa Amran H Batalipu. Hanya saja, I Made Sukanada ‘dissenting opinion’ atau berbeda pendapat. AGK

Pilihan Redaksi :  Wim Al-Amri, Politisi Humble yang Dicintai Warganya

 

Baca Juga