LOLU SELATAN, MERCUSUAR — Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) Sulawesi Tengah, Wijaya Chandra, mendorong pemerintah mempercepat pengembangan energi baru terbarukan (EBT), untuk memperkuat ketahanan listrik dan menjaga iklim investasi di Sulawesi Tengah.
Dorongan tersebut disampaikan, di tengah pemadaman listrik bergilir yang terjadi di Palu dan sejumlah wilayah Sulteng. Kondisi ini berkaitan dengan berkurangnya daya mampu pasok dalam sistem kelistrikan Sulawesi. Penurunan debit Sungai Poso dan inflow Danau Poso juga menjadi persoalan, karena memengaruhi kemampuan pembangkit tenaga air, termasuk PLTA Poso, dalam memasok listrik.
“Ini harus menjadi evaluasi. Kita memiliki potensi energi yang besar, tetapi ketahanan sistem harus dibangun dengan sumber energi yang beragam. Ketika produksi PLTA menurun, harus ada sumber energi lain yang menopang sistem,” kata Wijaya.
Menurutnya, kebutuhan listrik Sulteng akan terus meningkat seiring pertumbuhan industri dan investasi. Kajian Universitas Tadulako memproyeksikan kebutuhan listrik Kota Palu meningkat dari 713 GWh pada 2025 menjadi 2.110 GWh pada 2034, dengan beban puncak naik dari 136 MW menjadi 401 MW.
Di sisi lain, Sulawesi memiliki potensi EBT sekitar 257,36 GW. Dalam RUPTL PLN 2025–2034, pengembangan EBT di Sulawesi direncanakan mencapai sekitar 7,7 GW, dengan tambahan sekitar 4,129 GW pada 2025–2029 dan 6,294 GW pada 2030–2034.
Wijaya menilai, potensi tersebut harus segera diwujudkan menjadi kapasitas pembangkit dan didukung jaringan transmisi serta distribusi yang memadai.
“Potensinya sangat besar. Persoalannya bagaimana pemerintah mempercepat realisasinya sehingga ketika satu sumber energi mengalami penurunan produksi, ada sumber lain yang bisa menjaga pasokan,” ujarnya.
Pemadaman listrik, lanjut Wijaya, memberikan dampak langsung terhadap dunia usaha. Pelaku usaha harus mengeluarkan biaya tambahan untuk genset, bahan bakar dan sistem listrik cadangan agar operasional tetap berjalan. Pada saat yang sama, masyarakat dan dunia usaha yang ingin menggunakan PLTS sebagai sumber energi alternatif juga masih menghadapi sejumlah kendala regulasi.
“Kalau masyarakat dan dunia usaha bisa menghasilkan sebagian kebutuhan listriknya sendiri melalui PLTS, itu seharusnya menjadi bagian dari solusi. Regulasi harus memberi ruang, bukan justru menghambat,” katanya.
Wijaya menegaskan, keandalan listrik merupakan bagian penting dari daya saing daerah. Pemerintah perlu mempercepat diversifikasi pembangkit, pengembangan EBT, penguatan jaringan serta membuka ruang bagi sumber listrik mandiri.
“Jangan sampai pertumbuhan investasi lebih cepat daripada kesiapan energinya. Sulawesi Tengah punya potensi EBT yang besar. Sekarang yang dibutuhkan adalah bagaimana potensi itu menjadi listrik yang andal, terjangkau dan berkelanjutan,” kata Wijaya. JEF
