TANAMODINDI, MERCUSUAR – Ratusan sopir dan buruh kontainer di Kota Palu melakukan aksi unjuk rasa di depan Kantor Wali Kota Palu, Rabu (9/9/2026).
Dalam aksinya, massa yang membawa puluhan kendaraan berukuran besar tersebut, menyampaikan keresahan terkait terblokirnya beberapa kode QR sehingga menyebabkan pengisian BBM jenis solar di SPBU menjadi terhambat. Akibatnya, proses pendistribusian sejumlah barang kebutuhan masyarakat menjadi terhambat.
Perwakilan massa lalu difasilitasi Wakil Wali Kota Palu, Imelda Liliana Muhidin, untuk bertemu dengan perwakilan Pertamina dan Hiswana Migas, di ruang Bantaya Kantor Wali Kota Palu.
Dalam pertemuan tersebut, Koordinator Lapangan aksi, Wahyudin menyampaikan persoalan tersebut sebelumnya telah dibicarakan bersama Wali Kota Palu, Hadianto Rasyid, beberapa waktu lalu. Namun, pemblokiran kode QR kembali terjadi, sehingga para sopir kesulitan memenuhi kebutuhan solar.
“Kami sudah lakukan penyesuaian data, sempat bisa dipakai namun dua hari terblokir lagi,” kata Wahyudin.
Menanggapi hal itu, perwakilan Pertamina, Made Billan menyebut ada empat faktor kemungkinan yang menyebabkan kode QR para sopir terblokir. Pertama, kode yang dipegang juga digunakan di wilayah lain atau sempat dipinjamkan ke pihak lain. Kedua, adanya transaksi berulang dalam satu hari, sehingga melampaui jumlah maksimal transaksi.
Ketiga, adanya transaksi dengan volume yang tidak wajar, atau pengisian melebihi kapasitas tangki menggunakan kode QR terkait. Terakhir, Made menyebut kemungkinan pendaftaran kode dibantu oleh jasa pihak ketiga, lalu kode yang sama kembali diperjualbelikan kepada pihak lain.
Ia mengingatkan agar pemilik kendaraan untuk tidak memanfaatkan jasa pembuatan kode QR daring, misalnya melalui marketplace facebook, karena sangat berpotensi kode QR akan kembali dijual ke pihak lain.
Di kesempatan yang sama, perwakilan massa lainnya, Kennedy, turut menyampaikan keluhan terkait adanya kendaraan dengan “tangki siluman” yang beroperasi di SPBU, sehingga menyebabkan kuota solar tidak terdistribusi sebagaimana mestinya.
Ia meminta agar adanya pengetatan pengawasan di SPBU, agar pendistribusian BBM bersubsidi dapat tepat sasaran. Selain itu, pengawasan dan pendampingan dari pihak terkait juga dapat membantu para sopir untuk mengatasi keluhan di lapangan.
Wakil Wali Kota Palu, Imelda Liliana menyampaikan kepada Pertamina maupun Hiswana Migas atau SKK Migas, untuk menempatkan petugas melakukan pengawasan dan pendampingan di SPBU, agar setiap persoalan di lapangan dapat teratasi dengan cepat.
Menurut Imelda, terhambatnya operasional jasa angkutan dapat menyebabkan kerugian yang tidak sedikit, karena akan turut menghambat pemenuhan kebutuhan masyarakat banyak. Ia meminta agar masalah yang disampaikan para sopir dapat segera tertangani dengan baik.
“Saya minta tolong, supaya (masalah) ini bisa selesai dalam dua hari. Kalau bisa, sebelum dua hari. Supaya bisa kembali jalan dengan lancar,” tegas Imelda. IEA
