LOLU SELATAN, MERCUSUAR – Pimpinan Wilayah Ikatan Sarjana Nahdlatul Ulama (PW ISNU) Sulawesi Tengah mengapresiasi Program Berani Cerdas yang digagas Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah, Anwar Hafid dan Reny Lamadjido. Namun, pemerintah daerah diminta memastikan keberlanjutan pembiayaan, pemerataan akses, serta keterkaitan pendidikan dengan kebutuhan pembangunan dan dunia kerja.
Hal tersebut menjadi salah satu pembahasan dalam Dialog Publik Pendidikan Berdampak: Harapan dan Tantangan Program Berani Cerdas yang diselenggarakan PW ISNU Sulteng di Milenium Waterpark Palu, Minggu (1/11/2026).
Ketua PW ISNU Sulteng, Dr. Sahran Raden mengatakan, Berani Cerdas berpotensi menjadi kebijakan transformatif apabila tidak hanya memperluas akses pendidikan, tetapi juga meningkatkan mutu pembelajaran dan kualitas lulusan.
Menurutnya, program tersebut dapat membuka kesempatan bagi masyarakat kurang mampu, termasuk anak-anak dari keluarga petani, nelayan, buruh, dan masyarakat pedesaan, untuk memperoleh pendidikan tinggi. Namun, keberhasilannya tidak cukup diukur dari jumlah mahasiswa penerima bantuan, melainkan juga dari keberhasilan menyelesaikan studi dan kontribusi lulusan terhadap pembangunan daerah.
PW ISNU Sulteng menyoroti sejumlah tantangan, antara lain keberlanjutan pembiayaan melalui APBD, kesenjangan akses digital dan geografis, transparansi seleksi penerima, serta potensi pengangguran terdidik apabila pendidikan tidak terhubung dengan kebutuhan tenaga kerja.
ISNU juga mendorong perluasan kesempatan pendidikan hingga jenjang pascasarjana serta pemberian perhatian kepada penyandang disabilitas dan kelompok rentan. Pengembangan kompetensi lulusan dinilai perlu diarahkan pada potensi daerah, seperti pertambangan, pertanian, perikanan, industri pengolahan, kesehatan, pendidikan, dan ekonomi digital.
Dari hasil diskusi, PW ISNU Sulteng merekomendasikan penyusunan peta jalan Program Berani Cerdas 2025–2030, pembangunan dashboard pendidikan yang transparan dan akuntabel, serta penguatan skema afirmasi bagi masyarakat kurang mampu. Selain itu, pemerintah daerah didorong memperkuat kemitraan dengan perguruan tinggi, pesantren, dunia usaha, dan industri untuk meningkatkan kualitas pendidikan serta penyerapan tenaga kerja.
ISNU juga mengusulkan evaluasi dampak program setiap tahun agar manfaat pendidikan dapat diukur, termasuk dalam peningkatan kualitas sumber daya manusia dan kesejahteraan masyarakat.
Dialog publik tersebut menghadirkan Sekretaris Dinas Pendidikan Sulteng Syam Zaini, Ketua Komisi IV DPRD Sulteng Hidayat Pakamundi, Dewan Pakar PW ISNU Sulteng Prof. Dr. Hamlan, M.Ag., Wakil Ketua PW ISNU Sulteng Dr. Mardjun Pakaya, Ketua DPP APINDO Sulteng Wijaya Candra, serta Ketua PW ISNU Sulteng Dr. Sahran Raden. */JEF
