SKK Jadi Benteng Cegah Kekerasan Anak

Perwakilan Bappeda Kota Palu, para lurah, serta fasilitator dari Kelurahan Tavanjuka, Palupi, Nunu, dan Birobuli Utara saat mengikuti Evaluasi Sekolah Khusus Keluarga (SKK) Tahap II di Ruang Auditorium Kantor Wali Kota Palu, Kamis (30/7/2026). FOTO: IST

TANAMODINDI, MERCUSUAR – Sekretaris Daerah Kota Palu, Irmayanti, secara resmi membuka kegiatan Evaluasi Sekolah Khusus Keluarga (SKK) Tahap II di Ruang Auditorium Kantor Wali Kota Palu, Kamis (30/7/2026). Kegiatan yang diinisiasi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kota Palu itu dihadiri Kepala DP3A Kota Palu dr. Royke Abraham, perwakilan Bappeda Kota Palu, para lurah, serta fasilitator dari Kelurahan Tavanjuka, Palupi, Nunu, dan Birobuli Utara.

Evaluasi tersebut difokuskan pada pelaksanaan SKK Tahap II yang telah berlangsung di empat kelurahan sasaran. Program SKK dirancang untuk memperkuat kapasitas keluarga melalui pembelajaran kelompok guna mencegah kekerasan, perkawinan anak, stunting, sekaligus meningkatkan ketahanan keluarga sebagai fondasi pembangunan sumber daya manusia.

“Kegiatan evaluasi ini penting untuk melihat sejauh mana materi dan pendampingan SKK sudah dipahami dan diterapkan oleh keluarga. Kita ingin memastikan program ini tidak hanya seremonial, tetapi benar-benar memberi dampak pada pola asuh, komunikasi, dan kesejahteraan keluarga,” ujar Irmayanti, Kamis (30/7/2026).

Sekda juga mengajak para lurah dan fasilitator terus memperkuat sinergi dengan Bappeda agar hasil evaluasi SKK dapat diintegrasikan dalam perencanaan pembangunan di tingkat kelurahan. Ia berharap evaluasi mampu mengidentifikasi tantangan, keberhasilan, serta menghasilkan rekomendasi untuk meningkatkan efektivitas program sehingga dapat menjangkau lebih banyak keluarga. “Dengan keluarga yang kuat, kita bisa menekan angka kekerasan, menurunkan stunting, dan mewujudkan Kota Palu yang lebih tangguh,” tambahnya.

Sementara itu, Kepala DP3A Kota Palu dr. Royke Abraham menjelaskan evaluasi ini menjadi tolok ukur keberhasilan pendampingan sekaligus komitmen pemerintah kelurahan dalam mendukung program prioritas nasional dan daerah di bidang perlindungan perempuan dan anak. Hasil evaluasi diharapkan menjadi dasar penyempurnaan pelaksanaan SKK pada tahap berikutnya agar manfaatnya semakin dirasakan masyarakat. UTM

Pos terkait