MOROWALI, MERCUSUAR – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Morowali melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) menggelar Sosialisasi Peran dan Partisipasi Masyarakat dalam Penanganan Konflik, di Aula Kantor Camat Bungku Timur, Rabu (9/9/2026).
Asisten III bidang Administrasi dan Umum Setdakab Morowali, Afridin menyampaikan konflik tidak selalu dimulai dari persoalan yang besar, namun kerap terjadi dari kesalahpahaman kecil yang tidak segera dikomunikasikan dan diselesaikan.
Menurutnya, penangan konflik bukan hanya tugas pemerintah daerah atau aparat keamanan semata, tetapi merupakan tanggung jawab bersama. Sehingga, kata dia, forum di tengah masyarakat harus menjadi ruang komunikasi dalam mengedepankan dialog dalam penyelesaiannya.
“Sosialisasi ini diharapkan tidak sebatas pemahaman teori, tetapi dapat diterapkan di lapangan dengan langkah sederhana, yakni mengenali dan melaporkan potensi konflik, membangun komunikasi dan mediasi sebelum masalah membesar, selalu libatkan masyarakat dalam mencari solusi yang adil serta dapat diterima,” tutur Afridin.
Secara khusus, ia juga meminta kepada tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat dan pemuda, agar dapat menjadi jembatan persatuan dan penyejuk di tengah masyarakat, terutama menghadapi informasi yang belum tentu benar dan menimbulkan berpotensi memprovokasi.
“Pemkab Morowali terus berkomitmen membangun daerah yang lebih maju, bukan hanya dari sisi ekonomi dan infrastruktur, tetapi juga dapat menciptakan situasi aman, harmoni, dan memiliki masyarakat yang mampu menyelesaikan perbedaan secara bermartabat,” pungkasnya.
Sementara itu, Kepala Badan Kesbangpol Morowali, Moh. Rizal Badudin menjelaskan Morowali adalah daerah multietnis, yang dengan keberagaman tersebut tidak menuntup potensi terjadinya konflik. Olehnya, sosialisasi tersebut diinisiasi oleh pihaknya untuk menciptakan pemahaman yang sama dalam mengelola keberagaman dan perbedaan, agar tetap menjadi kesatuan dalam situasi aman dan kondusif.
“Sosialisasi ini kiranya dapat menyatukan pemahaman dalam menangani konflik secara komprehensif dengan melibatkan semua komponen masyarakat, karena jika hanya pemerintah tentu tidak cukup, jadi peran seluruh lapisan masyarakat sangat dibutuhkan untuk menjaga ketertiban di daerah ini,” tegas Rizal. */IEA
