POSO, MERCUSUAR – Wakil Bupati Poso, H. Soeharto Kandar secara resmi membuka kegiatan Sosialisasi Akuntabilitas Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP) dan Sensus Ekonomi Tahun 2026 yang berlangsung di Aula Bappeda Kabupaten Poso baru baru ini.
“BOSP merupakan instrumen penting dalam mendukung peningkatan mutu pendidikan. Oleh karena itu, pengelolaan dana BOSP harus dilakukan secara tertib, transparan, efektif dan akuntabel, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku,” tegas Soeharto.
Ia berharap melalui sosialisasi itu, seluruh Kepala Sekolah, Bendahara, maupun pengawas sekolah dapat semakin memahami tata kelola administrasi dan pertanggungjawaban dana BOSP dengan baik, sehingga tidak menimbulkan persoalan di kemudian hari.
“Kepada seluruh peserta, saya juga mengingatkan bahwa akuntabilitas bukan hanya soal laporan keuangan, tetapi juga menyangkut integritas, tanggung jawab moral, dan komitmen kita dalam memberikan pelayanan pendidikan terbaik bagi masyarakat,” tutur Soeharto.
“Saya percaya melalui sinergi antara pemerintah, lembaga pendidikan, aparat penegak hukum, dan masyarakat, kita dapat mewujudkan tata kelola pemerintahan yang semakin baik serta pembangunan daerah yang lebih maju dan berkelanjutan,” tutupnya.
Selain membahas pengelolaan dana BOSP, kegiatan tersebut juga dirangkaikan dengan Sosialisasi Sensus Ekonomi (SE) tahun 2026 yang disampaikan oleh Badan Pusat Statistik Kabupaten Poso. ULY
