BANGGAI, MERCUSUAR – Gubernur Sulteng, H. Rusdy Mastura meminta kepada Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Banggai untuk segera menyiapkan panitia, terkait upaya pembentukan Daerah Otonomi Baru (DOB) di daerah itu.
Hal itu disampaikan Gubernur, di sela-sela kunjungan kerjanya di Kantor Bupati Banggai, Jumat (12/7/2024).
“Terkait dukungan pada pemekaran DOB di Banggai, kemarin saya sudah serahkan tiga dokumen persiapan untuk menambah kabupaten di Banggai. Tapi, segera siapkan panitianya, sehingga kalau sudah terbentuk pemekaran DOB, kita sudah siap,” pesan Gubernur.
Sebelumnya, Gubernur menyerahkan dokumen hasil studi kelayakan DOB kepada Pj. Sekretaris Kabupaten (Sekkab) Banggai, Moh. Ramli Tongko, Kamis (11/7/2024).
Hasil studi kelayakan itu diharapkan dapat menjadi pintu masuk peninjauan kembali kebijakan moratorium terkati DOB. Tiga daerah yang rencananya dimekarkan dari Kabupaten Banggai masing-masing DOB Tompotika, DOB Saluan, dan DOB Batui Toili.
Pada kunjungan kerja tersebut, Gubernur mengajak Pemkab Banggai untuk terus berkolaborasi, serta membangun sinergi guna mewujudkan Sulteng yang lebih sejahtera dan maju.
Ia juga turut menyampaikan sejumlah capaian pembangunan dan kinerja Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulteng, di antaranya kemiskinan ekstrem yang turun dari 3,02 persen tahun 2022 menjadi 1,44 persen tahun 2023, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) naik dalam tiga tahun terakhir yakni dari 70,54 poin tahun 2021 menjadi 71,66 poin tahun 2023.
Sementara itu, pertumbuhan ekonomi Sulteng pada 2023 mencapai 11,91 persen, melampaui angka nasional yakni 5,05 persen.
“Pertumbuhan ekonomi kita menjadi dua besar di Indonesia,” imbuh Gubernur.
Di sektor pendapatan, kata Gubernur, Pemprov Sulteng berhasil menggenjot Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari Rp900 miliar menjadi Rp2,184 triliun per Juni 2024. Realisasi investasi juga mengalami peningkatan, yakni sebesar Rp111,98 triliun tahun 2023, melebihi target yang diberikan yakni sebesar Rp111,68 triliun.
Sejumlah capaian tersebut, menurutnya, tidak terlepas dari kerja keras seluruh Pemerintah Kabupaten dan Kota. */PAR
